Penyalahgunaan Anggaran Pakan Satwa Berisiko Gagalkan Tujuan Konservasi, Ini Penjelasan Pakar IPB University
Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pakan satwa di lembaga konservasi menjadi pengingat bahwa pengelolaan satwa tidak hanya berkaitan dengan tata kelola keuangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang sepenuhnya bergantung pada manusia.
Hal itu ditegaskan oleh dosen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata IPB University, Dr Abdul Haris Mustari. Ia menyebut, penyalahgunaan anggaran pakan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kesehatan satwa, kesejahteraan hewan, hingga keberhasilan program konservasi.
“Penyalahgunaan anggaran pakan satwa bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan moral. Satwa juga merasakan lapar, haus, dan stres. Karena itu, lembaga konservasi harus memiliki pendanaan yang cukup dan berkelanjutan agar kesejahteraan satwa tetap terjamin,” tegasnya.
Ia menambahkan, lembaga konservasi seharusnya diposisikan sebagai sarana penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian satwa.
Hadapi Dua Tekanan
Satwa yang dipelihara di kandang menghadapi kondisi yang jauh berbeda dibandingkan ketika hidup di habitat alaminya. Menurut Dr Haris, satwa yang berada dalam kandang mengalami dua tekanan sekaligus, yaitu keterbatasan makanan dan minuman serta kondisi kandang yang sering kali belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesejahteraan satwa.
“Jika anggaran pakan bermasalah, maka kualitas maupun kuantitas makanan akan semakin menurun,” imbuhnya.
Selain kehilangan kebebasan untuk mencari makan, satwa juga harus beradaptasi dengan ruang gerak yang terbatas sehingga lebih rentan mengalami stres.
Dr Haris menjelaskan bahwa di habitat alami, satwa memperoleh variasi makanan yang jauh lebih beragam sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi secara seimbang. Herbivora, karnivora, maupun omnivora mendapatkan sumber pakan yang saling melengkapi kandungan gizinya.
Sebaliknya, satwa di lembaga konservasi hanya mengonsumsi pakan yang disediakan pengelola sehingga kecukupan nutrisi sangat bergantung pada kualitas manajemen serta ketersediaan anggaran.
Agar kebutuhan satwa terpenuhi, ia menegaskan bahwa pengelolaan pakan harus mengacu pada kebutuhan biologis setiap spesies.
Sebagai contoh, satwa herbivora membutuhkan hijauan sekitar 8–12 persen dari bobot tubuhnya setiap hari. Sementara itu, harimau sumatra sebagai satwa hiperkarnivora memerlukan sekitar 6–7 kilogram daging per hari atau sekitar 5–6 persen dari bobot tubuhnya.
Sementara itu, populasi satwa liar di alam harus tetap menjadi prioritas utama konservasi melalui perlindungan habitat dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Kurang Nutrisi Pengaruhi Reproduksi
Ia menambahkan, kekurangan nutrisi akan berdampak langsung terhadap kemampuan reproduksi satwa, baik jantan maupun betina.
Bahkan, induk yang mengalami malnutrisi berisiko menghasilkan keturunan dengan kondisi kesehatan yang kurang optimal. Kondisi tersebut dapat membentuk siklus penurunan kualitas populasi satwa yang lahir dan dibesarkan di dalam penangkaran.
Lebih lanjut, Dr Haris mengatakan bahwa satwa hasil penangkaran umumnya juga menghadapi tantangan besar apabila akan dilepasliarkan ke habitat aslinya. Ketergantungan terhadap manusia dalam memperoleh makanan membuat kemampuan beradaptasi dan bersaing dengan satwa liar menjadi rendah.
Selain memerlukan biaya rehabilitasi yang tinggi, pelepasliaran yang tidak tepat juga berpotensi memengaruhi kualitas genetik populasi di alam yang telah beradaptasi dengan habitat aslinya. (dr)
