Guru Besar dan Mahasiswa Program Doktor IPB University Serahkan 6 Policy Brief Perlindungan Keluarga ke Komisi V DPRD Jabar
Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Keluarga IPB University turut audiensi dan advokasi kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), mengenai urgensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jabar tentang perlindungan keluarga dari berbagai ancaman dan kondisi yang meningkatkan kerentanan dan krisis keluarga.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan mahasiswa turut menguatkan aspirasi urgensi Raperda Perlindungan Keluarga berbasis keilmuan keluarga, dengan mengelaborasi dari segi teori, hasil kajian, data, dan fenomena yang ada.
Guru Besar IPB University Prof Euis Sunarti sebagai pembimbing mahasiswa menegaskan bahwa pembangunan hendaknya ramah keluarga. Hal itu diwujudkan dalam pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga yang diimplementasikan pada tataran yang terkecil, yaitu Kampung Ramah Keluarga.
Pada kesempatan tersebut, Prof Euis Sunarti menyerahkan hasil karyanya, yaitu enam policy brief yang ditulis tahun 2024–2025, mengenai: (1) Pembangunan Ramah keluarga: menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan dan program pembangunan, (2) Pekerjaan Ramah Keluarga; landasan, alasan, dan tantangan implementasinya, (3) Kampung Ramah Keluarga; penyediaan dukungan, perlindungan, dan ketahanan keluarga, (4) Keluarga Indonesia dan Megatrend Kontemporer, (5) Pengurangan Risiko Bencana melalui Investasi Resiliensi Keluarga Indonesia, dan (6) Comprehensive Sexuality Education; sejarah, penerapan, bahaya, rekomendasi pencegahan, dan solusi penanganan di Indonesia.
“Pencegahan adalah inti dari perlindungan, sementara kebijakan perlindungan keluarga hendaknya dibangun dengan pendekatan ekosistem,” kata dia saat memimpin delegasi mahasiswa IPB University.
Dikatakannya, “Permasalahan keluarga tidak bisa diselesaikan secara parsial. Keluarga berada dalam suatu ekosistem yang melibatkan individu di sistem mikro, ragam komunitas dan institusi di sistem meso dan exo, hingga institusi, kebijakan dan program di tingkat makro.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan perlindungan keluarga harus dirancang secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu menjawab akar permasalahan.
Merespons hal tersebut beberapa anggota legislatif dan pejabat di Provinsi Jabar menyatakan tertarik dan berminat belajar Ilmu Keluarga di IPB University. (*/Rz)
