IPB University dan National Chung Cheng University Perkuat Kolaborasi Internasional Bahas Isu Gender, Migrasi, dan Ketahanan Masyarakat
IPB University dan National Chung Cheng University (Taiwan) menyelenggarakan “Building, Resilient Children, Families, and Communities in a Changing World: Gender Mainstreaming Policy Seminar”.
Acara digelar dalam rangka program Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Technology Parks Project (PRIME STeP), Jumat (3/7) di Gedung Startup Center, Science and Technology Park IPB University.
Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) dan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) ini menghadirkan akademisi dari National Chung Cheng University, yakni Prof Ting Wen-Ching dan Prof Liu Huang Li-Chuan, serta Dr Yulina Eva Riany dari IPB University.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan IPB University, Prof Arya Hadi Dharmawan, dalam sambutannya menyampaikan, “Ini merupakan forum strategis untuk membahas isu perlindungan pekerja migran dan kesetaraan gender sekaligus memperkuat implementasi GEDSI (gender equality, disability, and social inclusion). Kegiatan ini juga menjadi langkah awal kolaborasi akademik antara IPB University dan National Chung Cheng University.”
Sementara itu, Kepala LPA2I IPB University, Dr Handian Purwawangsa, berharap forum ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan penguatan jejaring kolaborasi internasional. “IPB University berkomitmen mengimplementasikan prinsip GEDSI guna membangun ketahanan anak, keluarga, dan masyarakat,” imbuhnya.
Dr Yulina Eva Riany menekankan bahwa GEDSI merupakan fondasi penting dalam membangun resiliensi anak, keluarga, dan masyarakat di tengah berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, transformasi demografi, dan perkembangan teknologi yang cepat.
“Sebagai bentuk komitmen tersebut, IPB University telah mengintegrasikan prinsip GEDSI ke dalam kebijakan kelembagaan dan berbagai program kampus guna menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan inklusif,” ungkapnya.
Dalam sesi paparan, Prof Ting Wen-Ching menyoroti kerentanan pekerja migran perempuan asal Myanmar. Menurutnya, larangan pemerintah Myanmar terhadap perempuan untuk bekerja sebagai pekerja domestik di luar negeri, di tengah tingginya kebutuhan tenaga kerja di Singapura, justru mendorong munculnya berbagai risiko, mulai dari perekrutan melalui jalur informal hingga meningkatnya potensi eksploitasi.
“Pekerja migran perempuan menghadapi kerentanan berlapis akibat faktor gender, status migran, kondisi ekonomi, dan kewarganegaraan. Minimnya perlindungan dari negara asal maupun negara tujuan membuat banyak pekerja bergantung pada broker informal yang kerap beroperasi di luar pengawasan. Akibatnya, banyak calon pekerja berangkat tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka, kontrak kerja, maupun mekanisme perlindungan hukum,” ujarnya.
Berikutnya, Prof Liu Huang Li-Chuan mengungkap kehadiran imigran baru di Taiwan menjadi salah satu solusi penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian yang tengah menghadapi tantangan serius akibat menurunnya minat generasi muda di sektor tersebut.
“Imigran tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian keluarga di negara asal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian di Taiwan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai perlunya legalisasi status pekerja migran dan pengembangan kebijakan migrasi yang inklusif agar dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.
Melalui seminar ini, IPB University dan National Chung Cheng University berharap kerja sama ini menjadi fondasi bagi lahirnya inovasi dan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat perlindungan kelompok rentan sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global. (*/Rz)
