Potensi 200 Juta Ekor BBL per Tahun, Pakar IPB University Dorong Hilirisasi Industri Lobster Nasional
Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan melalui pengelolaan benih bening lobster (BBL) yang lebih berorientasi pada hilirisasi dan penguatan industri nasional.
Potensi tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan salah satu pemasok utama BBL dunia, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati negara tujuan ekspor.
Menurut dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Dr Thomas Nugroho, lobster masih menjadi komoditas krustasea dengan kontribusi ekonomi lebih rendah dibandingkan udang dan rajungan.
Pada 2024, nilai perdagangan lobster Indonesia tercatat sekitar 90 juta dolar AS, masih jauh tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam.
Ia mengatakan, ketimpangan nilai ekonomi terlihat jelas pada rantai perdagangan BBL. Di tingkat nelayan, harga BBL berkisar Rp10.000–15.000 per ekor. Namun di pasar Vietnam, nilainya dapat mencapai Rp40.000 hingga Rp70.000 per ekor, bahkan berdasarkan hasil riset tertentu mencapai Rp150.000 per ekor.
Kondisi ini, sebutnya, menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan ekonomi diperoleh pada tahapan distribusi dan pembesaran lobster, bukan pada pelaku usaha di tingkat hulu.
“BBL bukan sekadar sumber daya perikanan, tetapi memiliki nilai ekonomi tinggi yang mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi mulai dari penangkapan, pengumpulan, logistik, transportasi hingga perdagangan internasional,” ujar Dr Thomas.
Ia mengungkapkan, potensi benih lobster Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta ekor. Jika dikonversi menggunakan nilai rata-rata Rp40.000 per ekor, maka nilai ekonomi yang beredar dapat mencapai sekitar Rp9 triliun.
Besarnya nilai tersebut menjadikan BBL sebagai komoditas strategis yang melibatkan jaringan perdagangan, aliran keuangan, serta berbagai instrumen regulasi dan perizinan.
Dr Thomas menambahkan bahwa tata kelola yang baik menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat ekonomi BBL dapat dirasakan masyarakat dan negara.
Ia menilai transparansi perizinan, penguatan pengawasan, integrasi sistem logistik, serta koordinasi kelembagaan perlu diperkuat guna mencegah kebocoran ekonomi dan praktik perburuan rente dalam tata niaga lobster.
“Transformasi dari ekspor benih menuju kedaulatan industri lobster menjadi langkah penting agar nilai tambah, penerimaan negara, dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui penguatan riset, inovasi, dan industri pembesaran lobster di dalam negeri, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi lobster bernilai tinggi sekaligus memperkuat ekonomi biru yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan penerimaan negara. (dr)
