Himasper IPB University Gelar Talkshow Bertema Managing Aquatic Resources as Blue Carbon Asset
Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (Himasper), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University mengadakan Talkshow Festival Air Indonesia 2023. Mengangkat tema ‘Managing Aquatic Resources as Blue Carbon Asset’, megaproker Himasper ini dilaksanakan di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Dekan FPIK IPB University, Prof Fredinan Yulianda dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa blue carbon merupakan topik yang saat ini sering dibicarakan. Blue carbon berkaitan erat dengan kegiatan manusia, salah satunya kegiatan industri. Kegiatan industri dapat menyebabkan naiknya tingkat konsentrasi carbon, baik di udara maupun di perairan.
“Carbon memiliki sisi positif dan negatif. Carbon dapat dimanfaatkan dan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai peran yang tepat dari semua pihak, baik dari pemerintah, akademisi, praktisi maupun masyarakat agar sistem pengelolaan terpadu dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Blue carbon adalah istilah yang dikenal untuk cadangan emisi karbon yang diserap, disimpan dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut. Hingga saat ini, ekosistem yang dianggap sebagai ekosistem blue carbon meliputi ekosistem mangrove, lamun dan rawa pasang surut. Untuk ekosistem terumbu karang masih belum dimasukkan dalam kategori blue carbon karena penyerapan dan pelepasan karbon pada terumbu karang masih dianggap sama, jadi tidak ada yang disimpan dalam tubuhnya sehingga masih perlu dilakukan riset lebih lanjut lagi.
Ekosistem mangrove dan lamun memiliki kemampuan paling banyak menyerap karbon. Bahkan lamun menyerap 35 kali kecepatan serapan karbon dibandingkan terestrial. Akan tetapi, kedua ekosistem ini mendapatkan ancaman kerusakan yang tinggi. Sekitar 60 persen mangrove yang ada sudah mengalami degradasi. Begitu juga lamun yang terus menurun.
Hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ekosistem karbon biru. Tata kelola yang ada dianggap belum cukup, khususnya terkait ekosistem mangrove. Meskipun demikian, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sedang menyusun terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
Selain itu, regulasi lain dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah mengenalkan zona ekosistem pesisir atau disebut juga sebagai zona blue carbon. Kawasan mangrove yang tidak masuk kawasan hutan akan dilindungi dalam peraturan daerah sehingga pemanfaatan mangrove menjadi terbatas. Di sisi lain, dalam pengelolaan mangrove tidak hanya jenisnya saja yang dilindungi tetapi juga habitatnya sebagai ruang hidup sehingga tidak boleh terganggu.
Adapun tantangan yang ada saat ini yaitu masih adanya perdebatan antara aspek ekonomi dan ekologi. Jika nanti masyarakat melindungi mangrove, maka apa yang akan mereka dapatkan? Hal tersebut juga berkaitan dengan jual beli karbon.
Perdagangan karbon digolongkan dalam dua kategori yaitu crediting (carbon crediting) dan cap and trade (emission trading). Bank Dunia sudah mengalokasikan dana sebesar 320 miliar untuk Kalimantan Timur sebagai upaya dalam menurunkan emisi.
Hadir sebagai narasumber yakni M Yusuf, SHut, MSi (Direktur Pengelolaan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP), Ir Inge Retnowati, ME (Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, KLHK) dan Muhammad Imran Amin (Direktur Program MER, Yayasan Konservasi Alam Nusantara). Talkshow yang dimoderatori oleh Dr Fery Kurniawan, (Dosen MSP) juga dihadiri oleh dan Prof Hefni Effendi (Kepala Departemen MSP IPB University). (*/Rz)
