Tim Ekspedisi Patriot IPB University dan Dinas P2KP Papua Selatan Dorong Percepatan Pembentukan BPSB
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University bersama Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (P2KP) Provinsi Papua Selatan mendorong percepatan pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Papua Selatan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat memperkuat layanan pengawasan dan sertifikasi benih sekaligus mendukung kemandirian benih di Papua Selatan.
Pertemuan dihadiri Kepala Dinas P2KP Papua Selatan, Paino, SIP, MT, TEP IPB University dari sejumlah kelompok yang bertugas di Salor, yakni Prof Muhamad Syukur (Ketua TEP IPB Kelompok 9 Salor), Dr Zulfikar Damaralam Sahid (Ketua TEP IPB Kelompok 8 Salor), dan Dr Astryani Rosyad (Ketua TEP IPB Kelompok 2 Salor). Peserta membahas kebutuhan layanan pengawasan dan sertifikasi benih serta pilihan kelembagaan untuk memperkuat layanan tersebut.
Salah satu opsi yang dibahas ialah membentuk balai khusus di tingkat provinsi. Kelembagaan ini diharapkan memberi landasan yang lebih terarah bagi pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih.
Dua Opsi Kelembagaan
Apabila pembentukan BPSB Provinsi Papua Selatan belum dapat segera diwujudkan, peserta sepakat mendorong penambahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan dan sertifikasi benih ke dalam Balai Benih Induk (BBI). Dengan demikian, fungsi tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan kelembagaan perbenihan daerah sembari pembentukan balai khusus diproses.
“Kedua opsi tersebut menjadi bahan tindak lanjut kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dan proses yang berlaku di daerah. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat layanan perbenihan dan mendukung upaya Papua Selatan membangun kemandirian benih,” kata Prof Syukur.
Pengawasan dan sertifikasi benih menjadi bagian dari upaya menjaga mutu benih yang beredar dan digunakan dalam kegiatan budi daya. Dengan fungsi tersebut ditata secara jelas, pemerintah daerah memiliki dasar kelembagaan untuk menjalankan layanan perbenihan secara lebih terarah.
Prof Syukur menambahkan, “Penguatan ini juga diharapkan dapat mendukung petani dalam memperoleh benih yang memenuhi persyaratan, sekaligus mendorong kapasitas perbenihan lokal.”
Dalam forum tersebut, hadir pula Abas Alibasyah, SP, Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, serta Langgeng Muhono, SP, MP, Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Kehadiran unsur teknis tersebut mendukung pembahasan mengenai pilihan penguatan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
Melalui pertemuan ini, TEP IPB University dan Dinas P2KP Provinsi Papua Selatan mendorong agar kebutuhan kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperkuat kemandirian benih Papua Selatan. (*/Rz)
