Akademisi IPB University: Respon Cepat dan Empati Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik Saat Krisis
Di tengah derasnya arus informasi digital dan cepatnya penyebaran isu di media sosial, institusi dituntut memiliki kemampuan komunikasi krisis yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Dr Alfian Helmi, menegaskan bahwa komunikasi krisis menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki setiap institusi di era digital. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kampus Universitas Indonesia, Depok, baru-baru ini.
“Di era hyper-connected world, sebuah isu bisa berkembang menjadi krisis hanya dalam hitungan jam bahkan menit. Dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, krisis bisa datang tanpa peringatan. Karena itu, organisasi harus mampu merespons lebih cepat daripada disinformasi yang beredar,” ujar Dr Helmi.
Menurutnya, perkembangan media sosial telah mengubah cara publik mengonsumsi informasi sekaligus meningkatkan risiko reputasi bagi organisasi. Informasi seringkali dikonsumsi secara cepat tanpa pembacaan yang mendalam. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih reaktif terhadap isu yang berkembang. Kondisi tersebut dapat memicu krisis informasi yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik apabila tidak dikelola secara tepat.
Menurut Dr Helmi, tantangan terbesar dalam komunikasi krisis saat ini adalah kemampuan membedakan antara noise (kebisingan informasi) dan signal/voice (sinyal strategis).
Ia menegaskan, tidak semua percakapan publik harus direspons secara berlebihan. Sebaliknya, organisasi perlu fokus pada isu yang berdampak terhadap keselamatan, reputasi, kepentingan publik, serta keberlangsungan institusi.
Dikatakannya, “IPB University memiliki kerangka kerja manajemen krisis yang didukung regulasi, prosedur operasional standar, sistem pemantauan media, kanal komunikasi resmi, serta juru bicara yang bertugas menyampaikan informasi secara terpusat.”
Dr Helmi juga mengatakan, penanganan krisis harus dilakukan berdasarkan data dan fakta yang terverifikasi. Selain itu, pelibatan para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, media, dan aparat terkait, menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik.
“Tujuan utama komunikasi krisis bukan memenangkan perdebatan, melainkan membangun kepercayaan. Publik ingin melihat empati, tanggung jawab, transparansi, dan langkah perbaikan yang nyata,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa reputasi sesungguhnya dibangun jauh sebelum krisis terjadi. Sistem tata kelola yang kuat, jejaring media yang baik, serta budaya organisasi yang adaptif akan menjadi modal utama ketika menghadapi situasi krisis.
Karena itu, Dr Helmi mengajak para praktisi humas dan pengelola komunikasi publik untuk menjadikan setiap krisis sebagai momentum pembelajaran dan inovasi.
Menurutnya, organisasi yang mampu beradaptasi dan mengambil pelajaran dari krisis akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan sekaligus menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. (dr)
