IPB University Dorong Pengelolaan Benih Bening Lobster Berbasis Masyarakat untuk Perkuat Ekonomi Biru Nasional
IPB University bersama para pemangku kepentingan sektor perikanan mendorong pengelolaan benih bening lobster (BBL) berbasis masyarakat sebagai strategi memperkuat ekonomi biru nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Gagasan tersebut dikemukakan dalam sebuah focus group discussion (FGD) di IPB International Convention Center, Bogor (1/6) yang membahas rencana penyesuaian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026 terkait tata kelola komoditas krustasea, khususnya lobster.
Ketua Umum Masyarakat Krustasea Indonesia (MKI) yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Sulistiono, menyampaikan bahwa MKI mendukung arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola komoditas krustasea.
Namun demikian, ia menilai implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan kesiapan budi daya, teknologi, dan infrastruktur yang tersedia di lapangan.
“Kami di MKI mendukung arah kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan tata kelola komoditas krustasea. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan budi daya, teknologi, dan infrastruktur belum sepenuhnya memadai,” ujarnya.
Menurut Prof Sulistiono, Indonesia perlu memperkuat pusat-pusat pendederan lobster nasional guna meningkatkan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) hasil budi daya.
Saat ini tingkat kelangsungan hidup lobster di Indonesia masih berkisar 10–30 persen. Sebagai perbandingan, Vietnam kini telah mencapai sekitar 85 persen.
Karena itu, ia menegaskan, pengembangan teknologi budi daya dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak.
Senada dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Dr Beginer Subhan, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya lobster yang sangat potensial untuk menopang perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan lobster pasir maupun lobster mutiara merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, hasil FGD diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif bagi pengelolaan BBL di Indonesia.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Febriyantoro, menyampaikan bahwa pemerintah mendukung penuh berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian lingkungan.
Menurutnya, pengelolaan lobster berbasis masyarakat sejalan dengan agenda ekonomi biru nasional dan dapat diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Penguatan kapasitas budi daya nasional juga menjadi perhatian Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia, Prof Rokhmin Dahuri. Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi lobster terbesar di dunia, baik dari sisi ketersediaan benih, hasil tangkapan lobster konsumsi, maupun peluang budi dayanya.
“Indonesia memiliki potensi lobster terbesar di dunia, tetapi kemampuan budi daya kita masih tertinggal. Karena itu, penguatan budi daya nasional harus menjadi prioritas agar nilai tambah ekonomi tidak dinikmati negara lain,” kata Prof Rokhmin. (dr)
