Seberapa Efektif Peraturan Larangan Medsos bagi Anak?

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 terkait larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi anak dari risiko ruang digital, seperti paparan konten negatif, perundungan siber (cyberbullying), kecanduan media sosial, hingga eksploitasi daring.

Walaupun regulasi ini tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko karena dimungkinkan masih banyak celah teknis seperti pemalsuan usia, setidaknya kehadiran peraturan ini tetap penting sebagai kerangka perlindungan awal. Setidaknya, aturan ini menegaskan bahwa negara mengakui adanya ancaman nyata dari ekosistem digital terhadap perkembangan anak.

Untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan ini, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, di antaranya:

1. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Platform media sosial harus didorong untuk memperkuat sistem perlindungan anak, misalnya melalui sistem verifikasi usia yang lebih akurat, pembatasan fitur tertentu, serta moderasi konten yang lebih ketat.

Saat ini, sebagian besar platform media sosial masih mengandalkan sistem deklarasi mandiri ketika pengguna mendaftar akun. Sistem ini relatif mudah dimanipulasi oleh anak yang ingin mengakses layanan yang sebenarnya dibatasi usia. Oleh karena itu, platform perlu mengembangkan metode verifikasi usia yang lebih kredibel, misalnya melalui teknologi estimasi usia berbasis kecerdasan buatan (AI), verifikasi identitas digital, atau mekanisme persetujuan orang tua (parental consent). Dengan sistem verifikasi yang lebih kuat, peluang anak di bawah umur untuk mengakses platform secara tidak sesuai aturan dapat diminimalkan.

Selain itu, platform juga dapat menerapkan desain layanan yang lebih ramah anak (child-safe design). Misalnya, dengan membatasi fitur yang berpotensi meningkatkan risiko interaksi berbahaya, seperti pesan pribadi dari orang asing, fitur siaran langsung tanpa pengawasan, atau algoritma rekomendasi yang terlalu agresif dalam menampilkan konten. Selain itu, platform dapat mengatur pengaturan akun anak secara otomatis menjadi privat, membatasi waktu penggunaan, serta menonaktifkan fitur yang berpotensi memicu kecanduan digital.

Platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak membahayakan pengguna, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, moderasi konten perlu dilakukan secara lebih proaktif, baik melalui teknologi AI maupun tim moderator manusia. Sistem ini penting untuk mendeteksi dan menghapus konten berbahaya seperti kekerasan, eksploitasi anak, ujaran kebencian, atau bentuk perundungan siber. Selain itu, mekanisme pelaporan (reporting system) harus dibuat lebih mudah diakses agar pengguna dapat segera melaporkan konten yang merugikan.

Platform digital juga perlu menunjukkan komitmen melalui transparansi dalam kebijakan perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan standar keamanan, jumlah konten yang ditindak, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pengguna anak. Dengan transparansi tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat memantau sejauh mana platform menjalankan tanggung jawabnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, peran platform media sosial tidak hanya sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga sebagai mitra penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak. Regulasi dari pemerintah pada akhirnya akan lebih efektif jika diikuti dengan komitmen nyata dari perusahaan teknologi untuk mengutamakan keselamatan pengguna, terutama kelompok yang paling rentan.

2. Literasi digital bagi anak dan orang tua

Regulasi perlu dibarengi dengan pendidikan literasi digital. Anak perlu memahami risiko dunia digital, sementara orang tua harus memiliki kemampuan untuk membimbing penggunaan teknologi secara sehat. Teknologi digital berkembang sangat cepat, sementara kemampuan masyarakat, khususnya orang tua dalam memahami risiko dan dampaknya sering kali tertinggal. Akibatnya, banyak anak menggunakan internet tanpa pemahaman yang memadai mengenai keamanan data, etika berinteraksi, maupun potensi bahaya yang dapat muncul di ruang digital.

Karena itu, literasi digital harus dipahami bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi, tetapi juga kemampuan memahami konsekuensi sosial, psikologis, dan keamanan dari aktivitas digital. Anak perlu dibekali pemahaman tentang berbagai risiko seperti perundungan siber, penyebaran informasi palsu, eksploitasi data pribadi, hingga kecanduan media sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan pola belajar mereka. 

Di sisi lain, orang tua juga perlu memiliki kapasitas literasi digital yang memadai. Banyak orang tua yang sebenarnya ingin mengawasi penggunaan internet anak, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang platform digital yang digunakan anak-anak mereka. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, program literasi digital harus menyasar dua kelompok sekaligus: anak sebagai pengguna utama dan orang tua sebagai pendamping utama. Dengan literasi yang baik, keluarga tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengelola teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

3. Sistem pengawasan dan penegakan aturan

Perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk standar perlindungan anak yang wajib dipatuhi oleh platform digital yang beroperasi di Indonesia. Regulasi yang baik tidak hanya berhenti pada penyusunan aturan, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan yang jelas. Tanpa pengawasan yang kuat, regulasi berisiko menjadi sekadar simbol kebijakan tanpa dampak nyata di lapangan. Hal ini terutama penting dalam konteks media sosial yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan teknologi global dengan jangkauan lintas negara.

Pemerintah perlu menetapkan standar perlindungan anak yang wajib dipatuhi oleh seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia. Standar ini dapat mencakup kewajiban verifikasi usia yang lebih kredibel, perlindungan data anak, sistem moderasi konten yang lebih ketat, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna. Selain itu, perlu ada transparansi dari platform mengenai bagaimana mereka menangani konten berbahaya dan melindungi pengguna anak.

Tidak kalah penting, regulasi juga perlu dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas. Artinya, jika platform tidak mematuhi standar perlindungan anak yang telah ditetapkan, harus ada konsekuensi yang jelas, baik berupa sanksi administratif maupun pembatasan layanan. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan perilaku platform digital.

4. Alternatif ruang digital yang aman bagi anak

Pemerintah dan sektor teknologi dapat mendorong pengembangan platform digital yang lebih ramah anak sehingga kebutuhan belajar dan eksplorasi digital tetap terpenuhi tanpa membahayakan perkembangan mereka. Pembatasan akses anak terhadap media sosial tidak boleh dimaknai sebagai upaya menjauhkan anak sepenuhnya dari dunia digital. Sebaliknya, pendekatan yang lebih konstruktif adalah menyediakan ruang digital yang aman, edukatif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Anak tetap membutuhkan ruang untuk belajar, berekspresi, berkreasi, serta berinteraksi dengan teman sebaya dalam ekosistem digital yang positif.

Karena itu, pemerintah bersama sektor teknologi dan lembaga pendidikan dapat mendorong pengembangan platform digital yang dirancang khusus untuk anak dan remaja. Platform semacam ini dapat menyediakan berbagai fitur yang mendukung pembelajaran, kolaborasi, dan kreativitas, tetapi dengan sistem moderasi yang lebih ketat serta perlindungan privasi yang lebih kuat. Dengan desain yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, ruang digital tersebut dapat menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan media sosial umum yang didominasi oleh pengguna dewasa dan kepentingan komersial.

Selain itu, pengembangan ruang digital ramah anak juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat. Anak tidak hanya dilindungi dari risiko, tetapi juga diberi kesempatan untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Dengan demikian, tujuan regulasi bukan sekadar membatasi, tetapi juga mengarahkan penggunaan teknologi ke arah yang lebih bermanfaat bagi perkembangan anak.

Peran Orang Tua dalam Pengawasan

Walaupun saat ini sudah ada regulasi dari pemerintah, peran orang tua tetap menjadi faktor paling penting dalam melindungi anak di ruang digital. Regulasi tidak dimaksudkan menggantikan tanggung jawab keluarga, melainkan memperkuatnya. Kebijakan juga akan semakin efektif dengan semakin besarnya peran orang tua. Beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua antara lain:

1. Pendampingan aktif dalam penggunaan internet

Pendampingan orang tua tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai bentuk pengawasan atau kontrol yang ketat, tetapi sebagai proses bimbingan yang membantu anak memahami cara menggunakan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Dunia digital menawarkan banyak manfaat seperti akses informasi, sarana belajar, dan ruang kreativitas. Namun, pada saat yang sama juga menyimpan berbagai risiko seperti paparan konten kekerasan, pornografi, hingga manipulasi informasi.

Dalam situasi ini, kehadiran orang tua menjadi penting agar anak tidak menjelajah ruang digital tanpa arahan. Orang tua dapat mengetahui platform apa yang digunakan anak, jenis konten yang mereka konsumsi, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan pengguna lain. Dengan pendampingan tersebut, orang tua dapat menjelaskan kepada anak mengenai batasan-batasan yang perlu dijaga, termasuk bagaimana mengenali konten yang tidak pantas atau berbahaya. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan sekadar melarang, karena anak tidak hanya dihadapkan pada aturan, tetapi juga dibekali pemahaman dan kemampuan untuk bersikap kritis di ruang digital.

2. Membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan penggunaan internet adalah ketika anak memilih untuk menyembunyikan aktivitas digitalnya dari orang tua. Hal ini sering terjadi ketika pendekatan yang digunakan terlalu menekankan larangan atau hukuman. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang terbuka menjadi kunci agar anak merasa aman untuk berbagi pengalaman digital mereka.

Anak perlu mengetahui bahwa orang tua bukan hanya pihak yang mengawasi, tetapi juga tempat yang dapat dipercaya ketika mereka menghadapi masalah di internet. Misalnya ketika anak mengalami perundungan siber, menerima pesan dari orang asing yang mencurigakan, atau tanpa sengaja menemukan konten yang mengganggu. Jika hubungan komunikasi terbangun dengan baik, anak akan lebih cepat mencari bantuan dari orang tua dibandingkan mencoba menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Dengan demikian, komunikasi terbuka berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dini terhadap berbagai risiko di ruang digital.

3. Menetapkan aturan penggunaan perangkat digital di rumah

Selain pendampingan dan komunikasi, orang tua juga perlu menetapkan aturan yang jelas terkait penggunaan perangkat digital. Aturan ini penting untuk menciptakan kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat serta mencegah ketergantungan terhadap gawai dan media sosial.

Contohnya adalah membatasi durasi penggunaan perangkat digital setiap hari, menentukan waktu tertentu yang bebas dari gawai seperti saat makan bersama atau sebelum tidur, serta mengatur ruang penggunaan internet agar tidak sepenuhnya dilakukan secara privat. Aturan semacam ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas anak, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dengan aktivitas lain seperti belajar, berinteraksi sosial secara langsung, serta kegiatan fisik.

4. Menjadi teladan dalam penggunaan teknologi

Anak belajar banyak dari perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara orang tua menggunakan teknologi. Jika orang tua sering menggunakan gawai secara berlebihan, sulit bagi mereka untuk menuntut anak melakukan hal yang berbeda. Oleh karena itu, peran teladan menjadi aspek yang sangat penting dalam pendidikan digital di keluarga.

Orang tua dapat menunjukkan penggunaan teknologi yang bijak, misalnya dengan tidak terlalu sering memegang ponsel saat berinteraksi dengan keluarga, menggunakan internet untuk kegiatan produktif, serta menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Dengan melihat contoh nyata tersebut, anak akan memahami bahwa penggunaan teknologi yang sehat bukan hanya aturan yang dipaksakan, tetapi nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menyikapi Celah Deklarasi Usia

Salah satu tantangan utama dalam implementasi regulasi ini adalah sistem deklarasi mandiri saat pembuatan akun media sosial, yang memungkinkan anak memanipulasi usia. Untuk mengatasi celah tersebut, diperlukan beberapa langkah:

Pertama, penguatan sistem verifikasi usia oleh platform digital.
Salah satu kelemahan paling mendasar dalam perlindungan anak di media sosial saat ini adalah fakta bahwa banyak platform masih bertumpu pada deklarasi usia secara mandiri. Dalam praktiknya, mekanisme seperti ini sangat rapuh karena hanya meminta pengguna mengetik tanggal lahir tanpa verifikasi yang sungguh-sungguh. Akibatnya, pembatasan usia sering kali hanya bersifat formalitas administratif, bukan instrumen perlindungan yang benar-benar bekerja. Anak di bawah umur dapat dengan mudah memanipulasi data untuk membuat akun, sementara platform seolah telah “mematuhi” aturan hanya karena sudah mencantumkan syarat usia minimum.

Karena itu, platform digital harus didorong untuk membangun sistem verifikasi usia yang lebih kuat dan lebih bertanggung jawab. Bentuknya bisa berupa estimasi usia berbasis teknologi, verifikasi identitas yang proporsional, atau skema persetujuan orang tua untuk akun anak. Inti dari upaya ini bukan sekadar mempersulit pendaftaran, melainkan memastikan bahwa platform tidak lagi menutup mata terhadap kerentanan anak. Selama verifikasi usia masih longgar, maka perlindungan anak hanya akan berhenti pada slogan, sementara akses terhadap konten berbahaya, interaksi berisiko, dan pola penggunaan yang adiktif tetap terbuka lebar. Dengan kata lain, verifikasi usia yang lemah membuat regulasi kehilangan daya gigit. Sebaliknya, verifikasi usia yang lebih kredibel akan menjadi pintu awal untuk membangun lingkungan digital yang benar-benar lebih aman bagi anak.

Kedua, regulasi yang mendorong tanggung jawab platform.
Selama ini, terlalu banyak beban perlindungan anak dibebankan kepada keluarga dan individu, seolah-olah persoalan keamanan digital anak semata-mata adalah urusan orang tua. Padahal, platform media sosial adalah pihak yang merancang sistem, fitur, algoritma, dan model bisnis yang menentukan bagaimana pengguna berinteraksi di dalamnya. Karena itu, tidak adil jika platform hanya menikmati keuntungan dari tingginya keterlibatan pengguna, tetapi tidak dibebani tanggung jawab yang setara untuk melindungi kelompok rentan.

Di sinilah regulasi negara menjadi penting: bukan hanya untuk mengatur pengguna, tetapi juga untuk memaksa platform bertanggung jawab atas desain dan dampak layanannya. Pemerintah perlu menetapkan standar perlindungan anak yang tegas, misalnya kewajiban verifikasi usia yang layak, pengaturan akun anak secara privat sebagai default, pembatasan fitur berisiko tinggi, kewajiban respons cepat terhadap aduan, hingga sanksi bagi platform yang lalai.

Tanpa tekanan regulatif, platform cenderung bergerak lambat karena secara bisnis mereka diuntungkan oleh pertumbuhan pengguna dan tingginya durasi penggunaan. Artinya, kepentingan komersial sering kali tidak otomatis sejalan dengan kepentingan perlindungan anak. Karena itu, regulasi diperlukan untuk mengubah logika dasarnya: bahwa keselamatan anak bukan pilihan sukarela platform, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.

Ketiga, edukasi kepada anak tentang etika dan risiko digital.
Perlindungan anak tidak akan pernah efektif jika hanya mengandalkan pagar teknis. Anak yang tidak memahami alasan di balik pembatasan akan cenderung melihat aturan sebagai hambatan yang harus diakali, bukan perlindungan yang perlu dihormati. Di sinilah pentingnya edukasi digital: anak harus dibantu memahami bahwa dunia digital bukan ruang netral, melainkan ruang yang penuh peluang sekaligus risiko.

Edukasi ini penting agar anak mengerti bahwa pembatasan usia bukan sekadar larangan sepihak, tetapi respons atas risiko nyata seperti kecanduan, perundungan siber, eksploitasi data pribadi, penipuan, hingga paparan konten yang belum sesuai dengan tahap perkembangan psikologis mereka. Anak juga perlu dibekali etika digital: bagaimana bersikap sopan, menghormati privasi orang lain, tidak mudah percaya pada informasi, serta tahu kapan harus meminta bantuan.

Tanpa kesadaran seperti ini, anak mungkin saja berhasil dibatasi dari satu platform, tetapi kemudian berpindah ke ruang digital lain dengan risiko yang sama atau bahkan lebih besar. Karena itu, edukasi berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap regulasi, tetapi sebagai fondasi pembentukan daya tahan anak dalam menghadapi ekosistem digital. Tujuan akhirnya bukan menjadikan anak sekadar patuh pada aturan, tetapi tumbuh menjadi pengguna teknologi yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Keempat, penguatan pengawasan dari orang tua.
Sebagus apa pun regulasi dibuat, negara tidak mungkin hadir setiap saat dalam kehidupan digital anak. Pada titik inilah orang tua tetap memegang peran yang tidak tergantikan. Pengawasan orang tua penting bukan karena anak harus selalu dicurigai, tetapi karena anak belum memiliki kematangan penuh untuk menilai seluruh risiko digital secara mandiri. Mereka mudah tertarik pada hal baru, mudah terpengaruh lingkungan pertemanan, dan dalam banyak kasus belum memahami konsekuensi jangka panjang dari aktivitas daring mereka.

Karena itu, pengawasan orang tua tidak boleh dipahami secara sempit sebagai memata-matai anak. Pengawasan yang efektif justru berarti mengetahui aplikasi apa yang digunakan anak, siapa yang berinteraksi dengan mereka, jenis konten apa yang mereka konsumsi, dan bagaimana kebiasaan digital mereka terbentuk. Orang tua perlu cukup dekat dengan kehidupan digital anak agar bisa mendeteksi tanda bahaya lebih awal, misalnya perubahan perilaku, penarikan diri, emosi yang tidak stabil, atau kebiasaan menyembunyikan aktivitas online.

Dalam konteks celah manipulasi usia, peran orang tua menjadi makin penting. Anak bisa saja berhasil membuat akun dengan data palsu, tetapi pengawasan keluarga dapat memperkecil ruang bagi pelanggaran itu untuk terus berlangsung. Artinya, regulasi memberi pagar dari luar, sementara orang tua menjaga dari dalam. Bila keduanya berjalan bersamaan, perlindungan anak menjadi jauh lebih kuat. Namun bila pengawasan keluarga lemah, maka anak akan tetap mudah masuk ke ruang digital berisiko, sekalipun regulasi sudah dibuat.

Solusi Praktis agar Anak Tidak Terhambat dalam Proses Pembelajaran Digital

Regulasi pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun memang bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki fungsi positif sebagai sarana belajar, kreativitas, komunikasi, dan penguatan literasi digital. Karena itu, penting memastikan bahwa regulasi ini tidak menghambat akses anak terhadap manfaat pembelajaran digital. Beberapa solusi praktis dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan tersebut.

1. Mendorong pemanfaatan platform digital yang berorientasi pendidikan

Tidak semua aktivitas digital harus berlangsung di media sosial umum. Anak tetap dapat mengakses berbagai sumber belajar melalui platform pendidikan, situs pembelajaran, perpustakaan digital, maupun aplikasi yang dirancang khusus untuk kegiatan belajar. Platform seperti ini biasanya memiliki lingkungan yang lebih terkurasi dan aman dibandingkan media sosial terbuka. Dengan demikian, kebutuhan anak untuk memperoleh informasi, berdiskusi, dan mengembangkan keterampilan digital tetap dapat terpenuhi tanpa harus terekspos pada risiko yang lebih besar.

2. Menyediakan ruang digital yang ramah anak

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi dapat mendorong pengembangan ruang digital yang dirancang khusus untuk anak dan remaja. Platform semacam ini dapat menyediakan fitur berbagi karya, diskusi belajar, atau kolaborasi kreatif dengan sistem moderasi yang lebih ketat. Lingkungan yang dirancang secara khusus akan membantu anak tetap bisa berekspresi, berkreasi, dan berinteraksi secara positif tanpa harus masuk ke ekosistem media sosial yang belum tentu aman bagi mereka.

3. Memperkuat peran sekolah dalam pembelajaran digital

Sekolah dapat menjadi ruang yang aman untuk memperkenalkan teknologi digital secara produktif. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform pembelajaran daring untuk mendorong diskusi, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Dengan bimbingan pendidik, anak dapat belajar menggunakan teknologi secara lebih terarah dan bertanggung jawab, sehingga manfaat pembelajaran digital tetap dapat diperoleh meskipun akses terhadap media sosial umum dibatasi.

4. Pendampingan orang tua dalam aktivitas digital anak

Orang tua dapat membantu anak memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan pengembangan diri. Misalnya dengan mengarahkan anak pada konten edukatif, kanal pembelajaran, atau komunitas digital yang positif. Pendampingan ini penting agar anak tetap mendapatkan pengalaman digital yang bermanfaat sekaligus memahami batasan-batasan yang perlu dijaga.

5. Penguatan literasi digital sejak dini

Selain memberikan akses pada platform pembelajaran, anak juga perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Literasi digital akan membantu mereka memanfaatkan internet sebagai sumber pengetahuan dan kreativitas, bukan sekadar sarana hiburan. Dengan literasi yang baik, anak akan lebih siap memasuki ruang digital yang lebih luas ketika mereka sudah cukup usia.

Dr Yulina Eva Riany
Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University