Data Pelanggan Bocor, Dosen IPB University Sebut Enam Indikator Penting Perlindungan Data

Data Pelanggan Bocor, Dosen IPB University Sebut Enam Indikator Penting Perlindungan Data

Data Pelanggan Bocor, Dosen IPB University Sebut Enam Indikator Penting Perlindungan Data. Ilustrasi: magnific
Ilustrasi: magnific
Berita / Riset dan Kepakaran

Kebocoran data pelanggan bukan hanya mengancam privasi, tetapi juga membuka peluang penipuan dan serangan siber yang lebih terarah. 

Untuk mencegah risiko tersebut, dosen IPB University, Dr Heru Sukoco, menyebut perusahaan perlu memastikan enam aspek perlindungan data berjalan dengan baik, mulai dari transparansi pengumpulan informasi hingga audit keamanan secara berkala.

Dr Heru yang merupakan dosen Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) IPB University, menjelaskan bahwa nomor telepon dan alamat email memiliki nilai ekonomi karena dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan sebagai pintu masuk kejahatan siber.

“Jika digabungkan dengan nama, identitas, dan riwayat transaksi, data tersebut dapat digunakan untuk menyusun pesan penipuan yang meyakinkan, seperti tawaran hadiah atau pengembalian dana palsu. 

Teknik ini dikenal sebagai phishing atau smishing jika dilakukan melalui SMS dan WhatsApp. Bahkan, informasi PIN yang telah melalui proses hashing tetap perlu dievaluasi metode perlindungannya,” urainya.

Enam Indikator Perlindungan
Menurut Dr Heru, kesiapan perusahaan dalam melindungi data pelanggan dapat dinilai melalui enam indikator. Pertama, transparansi pengumpulan data, termasuk penjelasan mengenai jenis, tujuan penggunaan, masa penyimpanan, dan pihak yang dapat mengaksesnya.

Kedua, pembatasan pengumpulan data sesuai kebutuhan layanan. Ketiga, pengamanan teknis melalui enkripsi, pembatasan hak akses, autentikasi multifaktor bagi administrator, dan pembaruan sistem. Keempat, pengawasan terhadap aplikasi pihak ketiga, seperti aplikasi kasir dan program loyalitas pelanggan.

Kelima, pemantauan dan penanganan insiden, termasuk investigasi serta pemberitahuan kepada pelanggan jika terjadi kebocoran. Keenam, audit dan evaluasi keamanan secara berkala untuk menemukan serta memperbaiki kerentanan.

Ia mengatakan, perusahaan dapat menggunakan standar ISO 27001:2022 dan NIST Cybersecurity Framework 2.0 sebagai acuan. “Keamanan siber juga bukan hanya persoalan perusahaan besar. UMKM memiliki risiko serupa, terutama jika sistemnya memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi,” imbuhnya.

Tanggung Jawab Bersama
Menurutnya, perlindungan data membutuhkan tata kelola bersama antara pelaku usaha, penyedia teknologi, dan masyarakat. Perusahaan perlu menerapkan prinsip security by design dan privacy by design, sedangkan pelanggan harus waspada terhadap tautan mencurigakan, tidak membagikan kode OTP, serta mengaktifkan autentikasi multifaktor.

Terkait klaim penghentian akses tidak sah dalam 24 jam, Dr Heru menilai langkah tersebut belum cukup untuk memastikan seluruh risiko terselesaikan. Perusahaan tetap perlu memeriksa cakupan data terdampak, jalur masuk penyerang, dan potensi penyalahgunaan informasi.

“Ketika pelanggan menyerahkan data pribadinya kepada perusahaan, sesungguhnya mereka sedang memberikan kepercayaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui penerapan sistem pengamanan yang memadai,” ujarnya.

Perlindungan data pada akhirnya bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. (dh)