IPB University Perkuat Kapasitas Aparatur Desa melalui SPD Angkatan ke-6
IPB University kembali memperkuat kapasitas aparatur desa melalui Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026. Opening ceremony SPD angkatan ke-6 dilaksanakan di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Senin (5/10), diikuti 75 peserta dari 25 desa di Kabupaten Bogor.
Program pendidikan non-degree bagi aparatur desa ini merupakan hasil kolaborasi IPB University dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah berlangsung sejak 2021. Selama enam tahun pelaksanaannya, SPD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam tata kelola, pembangunan, dan perencanaan desa berbasis data.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet menyoroti pentingnya kesinambungan program. “Pembangunan desa membutuhkan proses panjang, pembelajaran terus-menerus, pendampingan, dan keberanian untuk terus memperbaiki cara kita bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan SPD tidak cukup diukur dari jumlah peserta maupun sertifikat yang diperoleh. Hal yang lebih penting adalah perubahan setelah peserta kembali ke desa, seperti peningkatan kualitas pelayanan, ketepatan perencanaan, dan kemampuan pemerintah desa membaca persoalan masyarakat.
Karena itu, Rektor menegaskan, IPB University mendorong pembangunan desa berbasis data presisi. Data tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar untuk menentukan persoalan yang perlu ditangani dan intervensi yang tepat.
“Data harus membantu kita memahami siapa yang harus dilayani, persoalan apa yang paling mendesak, dan intervensi apa yang paling tepat. Tetapi data saja tidak cukup. Data harus bertemu dengan kepemimpinan, inovasi, dan kemampuan pemerintah desa mengorganisasikan masyarakat,” jelasnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (FISEMA) IPB University, Prof Sofyan Sjaf menambahkan bahwa perubahan paradigma pembangunan dan perkembangan digital menuntut adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan desa. Menurutnya, pemerintahan yang presisi harus dapat diterapkan dari tingkat pusat hingga desa.
“Paradigma yang presisi itu adalah paradigma yang tidak hanya diketahui oleh pemerintah saja, tetapi juga harus diketahui pada level di tingkat desa,” katanya.
Sementara itu, Kepala SPD, Dr Rajib Gandi menjelaskan bahwa selama enam tahun pelaksanaan, program ini telah menjangkau 315 desa dari 416 desa di Kabupaten Bogor, dengan total sekitar 945 peserta.
Ia mengatakan peserta SPD memiliki latar belakang usia dan pendidikan yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan proses pembelajaran tidak hanya berasal dari dosen, tetapi juga dari pengalaman antarpeserta.
“Pada akhirnya kelas itu menjadi kelas berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Tidak hanya dari para pengajar, tetapi juga dari para peserta yang punya banyak pengalaman dari desa-desa,” ungkapnya.
SPD 2026 telah berjalan sejak Juli dan perkuliahan dimulai pada September. Peserta akan mengikuti pembelajaran hingga akhir Oktober, dilanjutkan pendampingan tugas akhir berupa perencanaan berbasis data dan spasial yang diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh pemerintah desa.
Melalui angkatan ke-6 ini, IPB University berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi bekal untuk memperkuat tata kelola dan mendorong perubahan nyata di desa. (AS)
