IPB University Akselerasi Hilirisasi Riset melalui Penandatanganan SPK Lisensi dan Pemberian Royalti
IPB University melalui Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) menandatangani sejumlah surat perjanjian kerja sama (SPK) lisensi teknologi bersama tiga mitra strategis, yaitu PT Mangunkerta Horti Nusantara, PT Sahabat Nelayan Indonesia, dan Yayasan Karya Bakti Bumi Indonesia (YKBBI).
Kepala LPA2I, Dr Handian Purwawangsa, menegaskan komitmen IPB University untuk terus memperkuat kemitraan dengan industri, pengembangan model bisnis, dan perluasan akses pasar. Komitmen tersebut dalam rangka mengakselerasi hilirisasi hasil riset agar semakin banyak inovasi dapat dimanfaatkan secara luas.
Saat ini, IPB University telah memetakan 283 inovasi berdasarkan tingkat kesiapan dan skema pemanfaatannya, baik melalui lisensi eksklusif maupun noneksklusif. Menurutnya, hilirisasi tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama, tetapi harus mampu menciptakan ekosistem yang menghubungkan riset di hulu dengan kebutuhan pasar di hilir.
“Kami semakin memperkuat ekosistem bisnis inovasi yang mengintegrasikan kegiatan antara hulu dan hilir agar berjalan secara sinergi, sehingga proses hilirisasi dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam acara yang diselenggarakan di Science Techno Park (STP) IPB University, Kamis (25/6).
Kerja sama ini meliputi lisensi delapan varietas cabai, satu varietas tomat, dan varietas pepaya Calina hasil inovasi Prof Muhamad Syukur, lisensi Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) karya Prof Muladno, serta lisensi Rumpon Portable hasil inovasi Dr Roza Yusfiandayani.
“Inovasi Rumpon Portable telah dikembangkan sejak 2013 dan kini telah dihilirisasi di sepuluh provinsi di Indonesia. Teknologi ini juga telah diperkenalkan di Timor Leste, Namibia, dan Madagaskar, sehingga menunjukkan daya saing inovasi IPB di tingkat internasional,” ungkap Wakil Kepala LPA2I Bidang Inovasi, Alih Teknologi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dr Roza Yusfiandayani.
Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan hilirisasi, IPB University turut menyerahkan royalti kepada para peneliti yang hasil risetnya telah dimanfaatkan oleh mitra industri. Penyerahan royalti menjadi bukti bahwa inovasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi sebagai penghargaan atas karya intelektual para inventor.
Salah satu inovasi yang saat ini tengah dikembangkan adalah bumbu masak siap pakai yang telah memperoleh permintaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia. Selain itu, pengembangan pasar juga terus dilakukan terhadap inovasi unggulan, seperti pepaya Calina dan Calisa.
Sejumlah inovator turut membagikan pengalaman mereka dalam mengembangkan hasil riset hingga siap dimanfaatkan masyarakat. Prof Yuli Retnani menyampaikan bahwa dukungan program Kedaireka membantu mempercepat proses hilirisasi teknologi wafer pakan melalui penyediaan fasilitas pendukung dan penguatan kerja sama dengan industri.
Sementara itu, Prof Made Astawan menilai pengakuan tempe sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO menjadi momentum untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tempe Indonesia di pasar global.
Pengalaman serupa disampaikan Prof Irma Isnafia Arief, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku, perizinan, hingga komersialisasi produk. Di sisi lain, Prof Hanny Wijaya, mengungkapkan bahwa royalti bukanlah tujuan utama sebuah inovasi. Menurutnya, kepuasan terbesar adalah ketika hasil riset mampu dimanfaatkan masyarakat dan diproduksi secara komersial oleh industri.
Mewakili inovator software Ferads 1.0, Prof Ketty Suketi, menyampaikan harapan agar sistem penghargaan royalti dapat menjadi motivasi bagi para peneliti untuk terus menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Penandatanganan SPK lisensi dan penyerahan royalti ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, memperluas pemanfaatan teknologi hasil riset, serta mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan dan berdampak bagi pembangunan nasional. (*/Rz)
