Tim Kemendikdasmen Apresiasi Penyelenggaraan UTBK-SNBT 2026 di IPB University
IPB University menerima kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 dari tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kampus IPB Dramaga (24/4). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan pelaksanaan ujian berlangsung tertib, aman, dan berintegritas.
Kegiatan monev menunjukkan bahwa kesiapan pelaksanaan UTBK-SNBT di IPB University telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP), baik dari sisi infrastruktur, sistem teknologi informasi, maupun sumber daya manusia (SDM).
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Deni Noviana, menegaskan kesiapan IPB University dalam memberikan layanan optimal kepada peserta. Ia menyatakan, “Kami sangat siap, mulai dari infrastruktur, IT, hingga SDM sudah kami siapkan dengan baik.”
Ia juga menambahkan, IPB University ingin memastikan seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai harapan.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Prof Toni Toharudin, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan UTBK di IPB University berjalan sesuai ketentuan. Ia mengatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran berarti dan menekankan konsistensi terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh panitia nasional.
Hal senada disampaikan Staf Khusus Mendikdasmen, Dr Muhammad Muchlas Rowi. Ia menilai kesiapan IPB University sudah sangat baik, baik dari segi fasilitas ruang ujian maupun sistem pemantauan berbasis dashboard.
Secara tidak langsung, ia mengungkapkan bahwa sistem monitoring tersebut memungkinkan pengawasan aktivitas ujian secara real-time sehingga potensi gangguan dapat diminimalkan.
Di sisi lain, Ketua Pelaksana SNPMB, Prof Waras Kamdi, menyoroti masih adanya potensi kecurangan setiap tahun dalam pelaksanaan UTBK, terutama praktik joki.
Ia menjelaskan bahwa modus yang paling sering terjadi adalah manipulasi dokumen peserta. Oleh karena itu, pengawas diminta lebih cermat dalam verifikasi administrasi. Ia juga menyebutkan bahwa perubahan sistem pemilihan lokasi ujian menjadi berbasis kota merupakan strategi untuk mempersempit ruang gerak kecurangan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penjadwalan khusus untuk peserta program studi kedokteran di hari awal juga menjadi bagian dari strategi mitigasi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan integritas seleksi secara menyeluruh. (dr)
