IPB University dan BKSAP DPR RI Bahas Strategi Indonesia di Tengah Dinamika Globalisasi Baru
IPB University menerima kunjungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kampus Dramaga, Bogor, Jumat (17/10). Kegiatan ini digelar dalam rangka dialog strategis membahas posisi dan peran Indonesia di tengah perubahan tatanan global yang semakin kompleks.
Prof Ernan Rustiadi, Wakil Rektor IPB University bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim, menyampaikan apresiasi atas kunjungan BKSAP yang dinilainya memiliki peran penting dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di dunia internasional.
“BKSAP menjadi jembatan penting diplomasi antarparlemen. Suara Indonesia perlu terus digaungkan di berbagai forum internasional, terutama terkait nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas global,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia kini semakin diakui sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh di dunia, tidak hanya karena jumlah penduduk atau posisi geografis, tetapi karena kemampuan bangsa menjaga persatuan dalam kemajemukan dan berbagi pengalaman pembangunan kepada dunia.
“Sejak awal berdiri, IPB memegang teguh pesan Bung Karno bahwa hidup mati bangsa ditentukan oleh kemampuan menyediakan pangan. Karena itu, IPB berkomitmen menjadi Global South Leader, membawa keunggulan agromaritim Indonesia ke tingkat dunia dalam lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Dr Alfian Helmi, Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran (DKKP) IPB University, menjelaskan bahwa dunia kini memasuki fase fragmented globalization, yakni era ketika negara-negara berkolaborasi secara selektif dan memperkuat ketahanan nasional.
“Globalisasi kini tidak lagi sepenuhnya terbuka. Negara memilih dengan siapa mereka bekerja sama, dan ini menuntut kesiapan nasional yang lebih kuat,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi unik karena berupaya menjadi bagian dari dua blok besar dunia, yakni OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan BRICS ((Brasil, Rusia, India, China, South Africa). OECD mewakili negara maju dengan fokus pada tata kelola dan reformasi regulasi, sedangkan BRICS menekankan kedaulatan dan solidaritas negara-negara Selatan.
“Indonesia bisa menjadi bridge builder antara Utara dan Selatan. Namun, dibutuhkan desain besar agar tetap berpihak pada kepentingan nasional,” imbuhnya.
Dalam paparannya, Dr Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP DPR RI, menilai keanggotaan Indonesia di OECD dan BRICS merupakan momentum penting untuk memperkuat posisi global Indonesia.
“OECD menuntut reformasi besar, sementara BRICS membuka akses ke pasar dan pembiayaan yang lebih inklusif. Namun setiap keanggotaan membawa konsekuensi. Seperti pernikahan, kebebasan berkurang, tapi tanggung jawab dan peluang bertambah,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara akademisi dan parlemen. “Seluruh keterlibatan Indonesia di forum internasional harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Kami berharap IPB dapat memperkaya hasil Panja BKSAP dengan riset dan perspektif akademik,” pungkasnya. (AS)
