Guru Besar IPB: Perekonomian Indonesia Dikuasai Swasta
Prof. Didin Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan bahwa saat ini kesenjangan ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Ekonomi dikuasai oleh segelintir orang dan Indonesia dikenal dengan pertumbuhan orang kaya yang paling timpang. Menurut Ketua Lingkaran Kajian Ekonomi Nusantara (KEIN) ini, perekonomian di Indonesia kini dikuasai swasta, minim keterlibatan negara di dalamnya. Sehingga perekonomian dikuasai oleh segelintir orang.
Hal ini disampaikan Prof. Didin saat menjadi pembicara di Focus Group Discussion (FGD) yang digelar FEM IPB kerjasama dengan KEIN di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, (16/2). Menurutnya, saat ini ada kecenderungan pembangunan ekonomi pertanian masih berbasis korporasi besar. Seperti food estate, horticultural estate, pembangunan infrastruktur maritim seperti tol laut dan pembangunan infrastruktur lain di daerah perbatasan.
“Mayoritas belum dalam rangka "people driven" tetapi masih cenderung "corporate driven". Jika ini terus berlanjut, akan terjadi sebuah pengulangan. Yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa menyelesaikan problem ketimpangan. Ditambah sistem saat ini yang sangat tidak kondusif terhadap ekonomi. Semua sibuk dengan konflik politik, medsos makin menenggelamkan peranan negara,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Prof. Didin menawarkan untuk kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila. Yakni sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ini sudah digaungkan sejak lama bahkan tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33.
“Bunyi pasal tersebut adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun perekonomian berdasarkan atas kekeluargaan saat ini seolah tidak populer dan cenderung tenggelam,” imbuhnya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Dr. Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa melalui acara ini diharapkan akan lahir pemikiran besar untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan dasar konstitusi yang ada, IPB ingin menyoroti bagaimana ekonomi Pancasila dan implementasinya terutama dalam pengembangan koperasi dan pembangunan pedesaan.
“Kita ketahui bersama, selama ini koperasi yang secara konstitusi ada di undang-undang namun perkembangannya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Padahal ini menjadi suatu wadah aktivitas ekonomi yang bisa membangkitkan pembangunan ekonomi. Tidak hanya itu, pembangunan pedesaan juga sangat penting karena kemiskinan banyak terjadi di pedesaan. Karenanya bagaimana kedua hal ini bisa bersinergi bersama. Bagaimana konsepsi ekonomi Pancasila dan juga koperasi sebagai vehiclenya mendorong pengentasan kemiskinan terutama di pedesaan,” ucapnya.
Jadi targetnya, IPB ingin ada suatu pusat ekonomi Pancasila yang segera terbentuk. Oleh karena itu, FEM IPB akan rutin menggelar FGD untuk menampung pemikiran-pemikiran. Selain itu, FEM juga akan studi banding ke beberapa perguruan tinggi. Menurutnya, KEIN dan Kementerian Perekonomian memberikan fasilitasi ini dimana IPB diminta untuk menjadi motornya.
“Kita sudah ada jejaring perguran tinggi-perguruan tinggi yang concern terhadap pemikiran-pemikiran ini. FEM diminta menjadi leader untuk mendorong penelitian terkait ekonomi Pancasila. Dalam waktu dekat, FEM akan menggelar simposium nasional dan call for paper untuk mengetahui sejauh mana pemikiran mahasiswa terhadap ekonomi Pancasila. Meski ini tidak populer tapi harus maju terus karena ekonomi Pancasila dinilai bisa efektif dalam memajukan pembangunan Indonesia. Diskusi-diskusi ini diharapkan menjadi suatu buku yang bermanfaat bagi pemerintah untuk rekomendasi pembangunan lima tahun yang akan datang,” ucap Dr. Nunung.
Selain Prof. Didin, FGD ini juga menghadirkan Luwarso selaku aktivis penggiat koperasi, Suroto selaku Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan Ketua Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi (KOSAKTI). (dh/Zul)
