Rektor IPB: Sektor Pertanian Harus Menyesuaikan Diri dengan Teknologi Modern
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria mengatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian ke depan, sektor ini perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi modern masa kini yakni pertanian 4.0. Kemajuan sektor pertanian perlu didorong oleh teknologi drone, robotik, sensor, kecerdasan buatan, big data analytics dan internet of things (IoT). IPB siap membantu dengan terus mengembangkan riset-riset yang menghasilkan inovasi berbasis teknologi tersebut.
Hal ini disampaikan Rektor saat memberikan sambutan dalam Forum Dialog Pangan Nasional dengan tema “Future Upon the Rice” di IPB International Convention Center (IICC), Bogor (1/12). Forum yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi (SV) IPB ini menghadirkan tokoh-tokoh pembangunan pertanian dan ekonomi ternama diantaranya Dr. Rizal Ramli (Pengamat Ekonomi), Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso (Direktur Utama Bulog), Dr. Kasan Muhri (Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan), Dr. Agung Hendradi (Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian) dan Prof. Dwi Andreas Santosa (Guru Besar IPB). Acara dimoderatori oleh Shinta Syamsul Arif, presenter dari TV One.
Dalam forum ini, Dekan SV-IPB, Dr. Arief Daryanto mengatakan bahwa tantangan besar pembangunan pertanian adalah di saat permintaan komoditas dan produk pertanian terus meningkat, tetapi kapasitas produksi menurun. Kapasitas produksi yang menurun dikarenakan antara lain besarnya konversi lahan pertanian.
“Peningkatan produktivitas merupakan suatu keniscayaan untuk mengkompensasi besarnya konversi lahan tersebut. Ke depan, pembangunan pertanian sebaiknya didesain untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang RICE (Reliable, Inclusive, Competitive, Environmental) friendly, " ujar Dr. Arief Daryanto.
Oleh karena itu, Direktur Bulog menekankan pentingnya komitmen dan sinergitas antar lembaga, terutama di lapangan mulai dari Kementerian Pertanian sebagai regulator yang bertanggung jawab pada sisi produksi, Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab pada sisi perdagangan dan Bulog sebagai operator. Semuanya harus secara sinergis mengambil peran dan tanggung jawab bersama.
Di sisi lain, Dr. Kasan Muhri menyampaikan bahwa tujuan mengimpor beras adalah untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga. Jika produksi dalam negeri mencukupi tentu tidak perlu impor. Keputusan Pemerintah impor beras dilakukan dengan kehati-hatian dan waktunya juga harus tepat sehingga tidak merusak harga petani.
Untuk itu, Dr. Rizal Ramli memberikan sarannya bahwa ke depan pemerintah harus lebih berpihak kepada pembangunan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. (**/Zul)
