Mendagri Ajak IPB Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo menyampaikan pengelolaan perbatasan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting. “Hal ini karena terkait langsung dengan upaya penegakkan kedaulatan negara, penegakkan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan. Disamping, tanggungjawab kita dalam membangun daya saing warga masyarakat perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat tetangga,” papar Tjahjo dalam Kuliah Umum terkait pembangunan wilayah perbatasan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan bangsa, Rabu (2/4) di Kampus IPB Dramaga.
Menurut Tjahjo, pengelolaan perbatasan negara mengandung dua dimensi yakni "Pengelolaan Batas Wilayah Negara" (border line) dan "Pembangunan Kawasan Perbatasan" (border area). "Secara bersama-sama, kedua aspek tersebut menentukan wajah negara kita dalam berhadapan dengan negara-negara tetangga," kata Tjahjo Kumolo.
Dalam rangka kedaulatan pangan, pemerintah membangun pertanian terpadu melalui cetak sawah baru di Kalimantan Barat dengan luas 1.782 hektar dengan target produksi padi 3.809 ton. Di Papua membuka lahan luas 2.841 hektar dengan produksi padi 8.523 ton. Berikut juga pembangunan pertanian terpadu melalui pengembangan pertanian organik terintegrasi dengan penggemukan sapi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur seluas 500 hektar.
"Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoordinasi dan terpadu, kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, dapat diperbaiki sehingga pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap," lanjut Tjahjo.
Rektor IPB, Dr.Arif Satria dalam sambutannya melaporkan bagaimana peran IPB dalam membangun daerah perbatasan. “IPB memiliki sejumlah program utama. Program itu kita kemas dalam IPB 4.0. IPB Smart, IPB Green, IPB , IPB Lead, IPB Biz, IPB Excel dan IPB Share. IPB Share bertujuan mendayagunakan sumberdaya untuk memberikan solusi pada masyarakat industri. Tentunya pemerintah butuh peran perguruan tinggi dalam mengawal proses transformasi bangsa. Bagaimana pun juga kita perlu menjalin kolaborasi berbagai pihak, termasuk dengan BNPP,"papar Rektor
Selain dikenal sebagai Kampus Inovasi, dimana 39,33 persen dari 1045 inovasi yang paling prospektif ditemukan peneliti IPB, IPB juga terkenal sebagai kampus yang banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
“Terkait pengabdian kepada masyarakat IPB menurunkan mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata di wilayah perbatasan. Kuliah Kerja Nyata ini dapat meningkatkan sensitivitas sofskillmahasiswa dalam rangka pengembangan diri dan pengembangan masyarakat. Terkait riset dan advokasi kebijakan di wilayah perbatasan, IPB telah membuat kajian diantaranya bertema: ‘Kajian Manfaat Kerjasama Internasional dalam Mendorong Pembangunan di Wilayah Perbatasan-Studi’, ‘Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan’, dan Program Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan di Kawasan Perbatasan dan penyusunan dokumen daerah perbatasan, “ jelas Rektor IPB.
Dalam kesempatan itu, Rektor IPB, Dr.Arif Satria dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding). Prinsip nota kesepahaman itu saling mendukung dan memberi manfaat bagi pembangunan di wilayah perbatasan sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo terutama terkait aspek pangan, energi, sumberdaya alam, biologi dan kesehatan. (dh/ris)
