Swasembada Daging Tidak Akan Tercapai pada 2014
Jika pengelolaan dan kebijakan yang diambil pemerintah masih seperti ini, bisa dipastikan rencana pemerintah untuk swasembada daging pada 2014 gagal. Kebijakan pemerintah dengan kuota impor daging sapi dirasakan kurang tepat karena masih banyak pihak yang bisa bermain. Lain halnya jika dilakukan kebijakan tarif sekaligus kuota impor, subsidi produksi dan perbaikan teknologi, Indonesia kemungkinan bisa swasembada.
Hal ini disampaikan Prof.Dr.Ir. Rina Oktaviani Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB dalam Diskusi : Permasalahan Daging Sapi di Ruang Sidang PSP3, Kampus IPB Baranang Siang (28/7). “Program swasembada daging sapi dan kerbau (2014) adalah revisi program sebelumnya tahun 2005 dan percepatan swasembada daging sapi 2010. Di sebut swasembada jika bisa suplly domestik minimum 90% plus 10% impor. Namun dengan kondisi sekarang (penurunan jumlah ternak sapi sebesar 19% dan kebijakan yang diterapkan pemerintah) dapat dipastikan swasembada daging sapi akan direvisi lagi,” ujarnya di hadapan sejumlah wartawan media massa.
Sebenarnya Indonesia pernah swasembada daging pada tahun 1990 dengan produksi ternak domestik mencapai 99,32%, namun terjadi penurunan terus menerus pada produksi domestik hingga supply sapi lokal hanya 70% (data tahun 2011).
Peternakan di Indonesia 98% dikuasai peternak skala rumah tangga dengan jumlah kepemilikan ternak sebanyak 2-3 ekor sapi. Ditambah lagi 85% sapi-sapi tersebut tergolong kurus dan sedang (hasil survei karkas 2012 yang dilakukan IPB). Hal ini ada kaitannya dengan perbaikan genetik sapi Indonesia dalam hal penggemukan. Jika bibit sapinya jelek, diberi pakan sebanyak apapun hasilnya akan jelek (sapi tidak gemuk).
“Untuk mensukseskan program ini, kebijakan swasembada harus diubah yakni dengan adanya kebijakan tarif dan kuota impor, subsidi produksi dan perbaikan teknologi. Kebijakan tarif ini lebih fair, namun memerlukan perjalanan yang panjang (persetujuan Menteri Keuangan, DPR dll). Kalau terus-terusan impor dan dan tarif dilepas maka lima tahun ke depan peternakan Indonesia akan hancur,” tuturnya.
Prof. Rina menawarkan solusi dengan beberapa metoda yakni dengan mengkombinasikan perbaikan teknologi (peningkatan dosis Inseminasi Buatan 25%), peningkatan impor sapi bibit 20%, penurunan suku bunga pinjaman 4%, penurunan impor sapi bakalan 25% dan penurunan impor daging sapi 35%.
“Jika metoda diatas diterapkan dengan baik dan benar, tahun 2014 tidak akan tercapai swasembada (produksi domestik baru 80%). Swasembada akan dicapai tahun 2021 dengan catatan kebijakan dilakukan dan peningkatan permintaan konstan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Guru Besar Peternakan IPB, Prof. Muladno mengatakan pola peternakan kita tidak berbasis bisnis tetapi berbasis investasi sehingga tidak memprediksi kebutuhan masyarakat akan daging sapi.
“Dengan karakter ini, pemerintah harus mengajari peternak dan mengubah perilaku peternak menjadi mengerti bisnis. Bisnisnya bersifat kolektif, saya usulkan 1000 induk sapi yang sudah ada di peternak kecil per usaha kolektif. IPB sudah membuat pilot project di 7 lokasi yakni di Sumatera Selatan (3 tempat), Pulau Madura (2 tempat), Kalimantan Selatan (1 tempat) dan Jombang (1 tempat tapi untuk kambing),” ujarnya.(zul)
