Mewacanakan Pengembangan Studi Sosek dan Politik Pertanian
Berbagai masalah pertanian nasional menumpuk. Kesejahteraan petani yang kian memprihatinkan membutuhkan kekuatan politik untuk diperjuangkan. Di tambah, penurunan minat siswa memilih jurusan pertanian. Dalam situasi sektor pertanian seperti ini, pemerintah merespon keadaan tersebut dengan melakukan restrukturisasi fakultas pertanian pendidikan tinggi pertanian menjadi dua prodi yakni agribisnis dan agroteknologi. Menanggapi keadaan demikian, Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr.Ernan Rustiadi mencoba mengumpulkan pendapat tentang pengembangan program studi sosial ekonomi dan politik pertanian. “Diskusi Suara Darmaga kali ini bertujuan untuk mewacanakan kembali pengembangan studi sosial ekonomi dan politik pertanian yang dulu digabungkan di bawah Fakultas Ekonomi Manajemen,”kata Dr.Ernan, Kamis (24/12).
Mantan Menteri Pertanian, Sjarifudin Baharsjah mengatakan wajar apabila kurikulum perguruan tinggi dari waktu ke waktu harus ditinjau kembali, karena perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab menghasilkan intelegensia yang akan mengisi keperluan Sumber Daya Manusia (SDM) sekarang dan masa depan.”Kebutuhan itu sesuatu yang tidak statis karena masyarakat dan semua aspeknya selalu berubah. Bukan hanya di negara berkembang yang masih memerlukan lebih banyak SDM terdidik untuk membangun masyarakatnya, “ ujar Sjafrudin.
Menanggapi rencana pemerintah yang merubah fakultas pertanian, Sjarifudin mengatakan agar kita tidak terperangkap dalam membuat perubahan kurikulum yang bersifat kosmetik, karena tidak akan relevansi dengan keperluan pembangunan pertanian, sebaliknya dapat memberikan salah arah yang merugikan. “Berkaitan dengan tinjauan kurikulum sosial ekonomi saya mengajukan masukan bahwa bidang politik pertanian pada saat ini sangat mendesak untuk dikuasai lulusan IPB. Begitu banyak masalah yang pada saat ini menghalangi pembangunan pertanian disebabkan tiadanya politik pertanian yang jelas,” jelas Sjafrudin. Di samping itu juga tidak ada penelitian politik pertanian yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijaksanaan.
Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Dr.Lala M.Kolopaking memberikan catatan pokok ketika memajukan pertanian dan perdesaan, selain perlu mempertimbangkan mengatasi kemiskinan sosial dan ekonomi, juga mempertimbangkan konservasi atau perbaikan sumber daya alam. “Saat berbicara mengenai ranah studi ekonomi sosial pertanian, kita perlu mendudukan pertanian dalam konteks politik pembangunan (pusat dan daerah). Kita perlu mengembangkan kelembagaan dan advokasi hukum terhadap petani dan penguatan manajemen serta bisnis berbasis sumberdaya pertanian,” lanjut Dr.Lala. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah profesor dan doktor dari berbagai fakultas di IPB diantaranya: Prof.Indrajaya, Prof.Supiandi Sabiham, Prof.Sjafrida Manuwoto, Dr.Gunawan Wiradi, Dr.Setia Hadi, Dr.Satyawan Sunito, Dr.Melani Abdul Kadir Sunito, dan Dr.Dadang. (ris)
