Rekonstruksi Model Pembangunan Agroindustri
Kesejahteraan petani akan lebih meningkat bila ada upaya rekonstruksi model pembangunan agroindustri. Demikian ungkap Staf Pengajar Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. E.Gumbira Said dalam Seminar Nasional Pertanian dan Kongres Mahasiswa Pascasarjana bertajuk ‘Model Pembangunan Pertanian Menuju Persaingan Global dan Kesejahteraan Petani’ yang diselenggarakan Dewan Mahasiswa Pascasarjana IPB, Sabtu (26/3) di Kampus Darmaga. “Rekonstruksi tersebut diantaranya: disain pabrik agroindustri dekat dengan lokasi bahan baku, mendorong pembangunan Usaha Kecil Menengah (UKM) agroindustri agar jumlahnya mencapai 90 persen, menjadikan pertanian sebagai penyerap tenaga kerja nasional profesional, dan melibatkan multi national corporate (MNC) dalam pembangunan ekonomi pertanian,” jelas Prof. Gumbira Said.
Lebih lanjut ditambahkannya agar lebih berdaya saing petani perlu memanfaatkan hasil samping seoptimal mungkin, mengembangkan produk-produk baru berbahan baku lokal nilai tambah tinggi, melakukan pasokan bahan baku sendiri untuk mengendalikan mutu bahan baku, dan mengembangkan sistem kemitraan. Dicontohkannya keberhasilan agroindustri Thailand yang unggul karena mempunyai karakteristik kunci daya saing agroindustri seperti kandungan impor rendah atau 9,3 persen, nilai tambah produk tinggi sebesar 22 persen, bahan baku insentif hingga 70 persen, biaya buruh sekitar 15 persen dan biaya pengemasan maksimal 20 persen.
Ketua Dewan Pakar Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Prof.Rokhmin Dahuri menyampaikan dalam rekonstruksi model pembangunan perikanan diperlukan kebijakan makro yang kondusif. “ Kebijakan makro tersebut meliputi penyediaan kredit dengan suku bunga rendah dan persyaratan pinjam lunak, perbaikan infrastruktur, penyediaan energi listrik dan gas, penciptaan iklim usaha yang atraktif, dan visi pembangunan ekonomi berbasis industri sumber daya alam,” papar Prof. Rokhmin. Acara ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian RI.(ris)
