Para Pengambil Kebijakan Diharapkan Responsif Gender

Para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan IPB mengikuti “Pelatihan Metodologi Penelitian Kebijakan Pembangunan Responsif Gender Tingkat Pengambil Kebijakan”, Rabu (3/11) di Ruang Mawar  Kampus IPB Baranangsiang Bogor.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Program Studi Wanita (PSW) Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Pemda Kota dan Kabupaten Bogor.

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan IPB, Prof.Dr. Hermanto Siregar dalam sambutannya menyebut kondisi empiris di banyak sektor atau instansi dirasakan belum responsif gender. Padahal secara potensial, perempuan tidak kalah dari laki-laki. Oleh karena itu, kepada para pengambil kebijakan, Prof. Hermanto berpesan pada saat rekrutmen misalnya, agar satu variabel ini diperhatikan.

Terkait kualitas perempuan, Prof. Hermanto mencontohkan dalam setiap wisuda lulusan IPB, para wisudawan terbaik selalu didominasi perempuan. “Dari sembilan fakultas, biasanya enam hingga tujuh fakultas lulusan terbaiknya adalah perempuan,” ujar Prof. Hermanto. 

Kepada PSW LPPM IPB, Prof. Hermanto menyarankan untuk membuat kajian atau advokasi terhadap adanya kesenjangan ini. Advokasi dimaksud untuk memperkokoh perempuan dalam jejaring. “Kemampuan akademis saja tidak cukup, tapi harus disertai jejaring yang kuat,” imbuh Prof. Hermanto.

Pelatihan kali ini menghadirkan narasumber Dr.Ir. Subandi Sarjoko dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Agustina Erni dari KPPA RI, Prof.Dr. Aida Vitayala Hubeis, dan Prof.Dr. Eriyatno, keduanya dari IPB.(nm)