Diversifikasi Pangan Non Beras Sebaiknya Diserahkan ke Pemda
Pada 2020, Indonesia akan kekurangan pangan beras sebanyak 136 juta kg sedangkan Amerika akan mengalami surplus beras sebesar 256 juta kg. Begitu pula dengan negara-negara penghasil beras di Eropa. Dampaknya adalah melemahnya kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan diversifikasi pangan dari sekarang.
Hal ini disampaikan oleh Prof.Dr.Ir. Sumardjo saat memberikan sambutan dalam Seminar Pembangunan Perdesaan dan Pertanian dalam Kerangka Ketahanan Pangan dan Agroindustri di Ruang Mahoni, Gedung Manajemen dan Bisnis Kampus IPB gunung Gede, Bogor (10/12).
Saat ini, konsumsi beras Indonesia sangat tinggi yakni mencapai 139 kg/kapita/tahun padahal seharusnya konsumsi idealnya di angka 87 kg/kapita/tahun.
"Faktanya, sangat sulit mensubtitusi pangan lokal secara nasional. Salah satu contoh adalah orang Irian yang dulunya mengkonsumsi sagu sebagai bahan pangan pokoknya, sekarang sudah berubah dengan mengkonsumsi beras. Menurut mereka, dengan mengkonsumsi beras, mereka merasa lebih bergengsi. Oleh karena itu, jika ingin mensukseskan program diversifikasi pangan, diperlukan kerjasama semua pihak," ujar Ir. Dedi M. Masykur Riyadi, PhD, Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian dan Agroindustri saat membuka acara.
Kerjasama yang dimaksud yakni program diversifikasi pangan dan produksi bahan pangan non beras sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintah daerah (pemda) dan peningkatan produksi beras tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan hanya pemda yang mengetahui secara pasti pangan lokal unggulan.
"Selain itu, masih ada aspek budaya masyarakat daerah yang sudah terbiasa mengkonsumsi beras. Pendekatan atau langkah kongkritnya adalah dengan menghasilkan produk olahan seperti tepung (tepung ubi kayu, tepung jagung, tapioka dan mocaf) lewat agroindustri," tandasnya.
Salah satu contoh agroindustri pangan yang sudah berjalan adalah pengolahan tepung ubi kayu. Hal ini karena berbagai keunggulan tepung ubi kayu diantaranya kandungan gizi tinggi, mudah di kemas, dapat disimpan lama, mudah dimasak. Potensi ubi kayu cukup besar sebagai bahan baku agroindustri. Prospek pasarnya pun cukup terbuka. "Namun harus ada jaminan harga ubi kayu untuk memproteksi petani," ujarnya.
Tiga model pendekatan agroindustri berbasis tepung ubi kayu yang bisa ditiru yakni kebijakan yang serius dari pemda, ada yang didukung dari petani ubi kayu seperti yang terjadi di Gunung Kidul, dan ada yang didukung oleh industri seperti di Pati. "Banyak harapan yang bisa dikembangkan dari model-model itu, siapa tahu dapat dikembangankan di daerah yang lain,"pungkasnya.
Sementara itu, kegiatan ini menghadirkan pembicara Ir. Lusiana Tjokronegoro dengan pembahas Dr. Dahrul Syah (Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan) dengan topik Agroindustri, pembicara Dr. Fadhil Hasan dengan pembahas Dr.Ir. Arif Daryanto (Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB) dengan topik Aspek Pasar serta pembicara Dr.Ir Zaenal Bachruddin, M.Sc dengan pembahas Prof.Dr.Ir. Hermanto Siregar, M.Ec (Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan). (zul)
