Dr. Arif Satria Luncurkan Dua Buku Tentang Nelayan dan Kelautan
Sektor Kelautan dan Perikanan: Rezim Ekonomi atau Politik
Dr. Aris Satria, SP, M.Si. yang saat ini menjabat sebagai Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB, meluncurkan dua buah buku karyanya sekaligus. Bertempat di Gedung Wisma ANTARA, Jakarta Pusat (7/8). Kedua buku tersebut berjudul "Ekologi Politik Nelayan" dan "Pesisir dan Laut untuk Rakyat"
Selain diluncurkan, kedua buku tersebut juga dibedah dengan pembahas, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB, Prof. Dr.Ir. Indra Jaya, Sekjen KP3L DKP, Dr. Sudirman Saad, Dirut LKBN ANTARA, Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf, Pakar Ekologi-Politik Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr. Soeryo Adiwibowo, Sekjen KIARA, Riza Damanik, M.Si., dengan moderator Tegus Joewarno, M.Si.
Acara yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Hermanto Siregar, juga dihadiri pejabat pemerintah dan pengurus partai, diantaranya, Anas Urbaningrum, Adi Sasono, Dirut ANTARA, Rektor Paramadina, Walikota Ambon, Lembaga Pemuda, LSM dan sebagainya.
Mengawali peluncuran Dr. Arif, mengucapkan terimakasih kepada orang -orang yang paling berperan dalam dunia menulis. Pertama adalah kedua orang tuanya Faruk Hasan dan Sri Utami, karena saat masih kecil Arif dibelikan sebuah mesin tik. Hadiah tersebut merupakan titik awal karirnya dalam dunia menulis. Kedua adalah Prof Didin Damanhuri, beliaulah yang mempengaruhi cara berfikir Dr. Arif.
"Sejak dibelikan mesin tik, saya sudah sering menulis dan mengirimkan ke berbagai media, meskipun belum pernah dipublikasikan. Bandung Post adalah media yang pertama kali mengangkat tulisan saya, dan saat itu saya sudah menjadi mahasiswa," ujarnya.
Dalam sambutannya, Dr. Arif tidak membahas mendalam tentang buku tersebut tapi memaparkan sebuah tulisan berjudul "Sektor Kelautan dan Perikanan: Rezim Ekonomi atau Politik"
Di akhir paparannya ia menyimpulkan, sektor kelautan dan perikanan mestinya tidak hanya masuk dalam rezim ekonomi tetapi juga masuk dalam rezim politik. Kalau pun masuk dalam rezim ekonomi, maka ukuran keberhasilannya bukan pada besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetapi pada sejauhmana sektor ini menyerap tenaga kerja, menanggulangi kemiskinan, memulihkan sumberdaya, serta mendorong ekspor.
"Bila ukurannya adalah PNBP maka akan mendorong DKP meningkatkan jumlah dan jenis pungutan yang pada tingkatan tertentu tidak kondusif untuk usaha perikanan, mengancam kelestarian lingkungan, serta ketidakadilan untuk masyarakat pesisir/ nelayan," ujarnya.
Sementara, sektor kelautan dan perikanan menurutnya, layak masuk dalam rezim politik dengan alasan peran strategis sektor ini dalam menyediakan pangan protein hewani, lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan, mengelola laut dan pesisir agar lestari dan antisipasi terhadap perubahan iklim, mendukung penguatan kedaulatan bangsa, serta untuk mendorong pengembangan ekonomi rakyat.
"Karena itu, bila sektor ini masuk dalam rezim politik, maka konsekuensi politiknya juga ada, termasuk dalam alokasi anggaran, perundangan, dan kebijakan strategis lainnya seperti infrastruktur, subsidi, dan lainnya,"ujarnya. (man)
