Roundtable Discussion Sekolah Pascasarjana IPB
Globalisasi kapitalistik menyebabkan angka kemiskinan struktural Indonesia meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007 menyebutkan angka kemiskinan Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa. Angka kemiskinan di sektor pertanian telah mencapai 56, 07 persen. Ini jauh melampaui angka kemiskinan industri sebanyak 6,77 persen. Demikian pernyataan Guru Besar Ekonomi Politik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Didin S. Damanhuri dalam Roundtable Discussion 'Pembangunan Pertanian dan Pedesaan untuk Menanggulangi Kemiskinan' Senin (23/6) di Kampus IPB Darmaga. Roundtable Discussion ini diselenggarakan Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB.
Belum ditambah lagi sebanyak 28 juta guru berpenghasilan tetap rawan jatuh dalam kemiskinan ini. "Kelompok berpenghasilan tetap seperti guru, sulit menjadi kelompok menengah. Penghasilan mereka sebatas upah minimum regional yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok," kata Prof. Didin
Pemerintah lebih berpihak pada kepentingan neoliberal. Ini tampak dari kebijakan moneter, perbankan dan kebijakan publik yang cenderung aspiratif terhadap neoliberal. Sebanyak 19 undang-undang terkait migas, air, hutan, budidaya, perkebunan, perikanan, pelayaran, penanaman modal asing tidak memihak kepentingan rakyat kecil khususnya di desa. Selain itu, kebijakan tersebut pula malah menyuburkan korupsi hingga 30 persen. "Indonesia negara kaya sumberdaya alam. Sayangnya, Indonesia tidak menganut kebijakan negara-negara kaya sumberdaya alam seperti Skandinavia, Thailand dan Malaysia. Tapi menganut kebijakan pengelolaan sumberdaya alam negara setengah sukses seperti Brazil, Amerika Serikat dan Canada," tandas Prof. Didin.
Sejak reformasi, peran pemerintah sebatas regulator semata dan perlahan-lahan menyerahkan tanggungjawab pengentasan kemiskinan pada pihak swasta. "Impossible swasta bisa mengatasi kemiskinan. Ini mirip kebijakan Amerika Serikat yang membiarkan 22 persen rakyat miskinnya ditangani pihak swasta seperti Food Foundation dan lembaga swadaya masyarakat. Amerika Serikat mulai mengurangi program homeless bagi warganya yang tidak memiliki tempat tinggal," jelas Prof. Didin.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi Swasono menambahkan di Indonesia masih berlaku hubungan ekonomi tuan hamba atau majikan kuli yang tidak emansipatori, partisipasi yang berlaku hanyalah dalam memikul beban. "Hakikatnya Indonesia masih menganut cultuurstelsel (tanam paksa) baru," ujar Prof. Sri Edi. Kasus penahanan Tukirin, petani Kediri yang merakit dan menjual benih jagung unggul pada sesama petani, nasib Muhajir penemu bibit ikan mujair di jaman pendudukan Jepang. Mukibat penemu bibit singkong unggul dan Godeng Tebo penemu karet unggul GT1 kondang menjadi bukti cultuurstelsel gaya baru tersebut.
Tukirin sendiri ditangkap karena dianggap melanggar UU No.21 tahun 1992 tentang Budidaya. "Representasi sosio-kultural petani dipasung oleh kapitalisme rakus dan predatorik." Menurut Prof. Sri Edi perlu dilakukan identifikasi persoalan untuk membangun pertanian Indonesia diantaranya identifikasi: berbagai komoditas pertanian, sarana pendukung, kebutuhan petani, dan kelembagaan.
Prof. Sri Edi juga mengkritisi kurikulum pendidikan tinggi yang cenderung mengajarkan teori-teori ekonomi kapitalistik tidak pro kesejahteraan dan kepentingan rakyat. "Perlu ada evaluasi, dekonstruksi dan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Harapannya nanti dihasilkan sumberdaya manusia yang peduli terhadap pembangunan pertanian pedesaan dan kepentingan rakyat," ujar Prof. Sri Edi.
Pada kesempatan sama, Staf Pengajar Luar Biasa Sosial Ekonomi IPB, Prof. Gunawan Wiradi menyampaikan salah satu tujuan kaum neoliberal mengubah Undang Undang Dasar (UUD) agar mengakomodir kepentingan-kepentingannya. "Ini terjadi di Mexico. Oleh karena itu, kita perlu waspada terhadap isu amandemen UUD 45 yang mendorong perubahan pasal-pasal UUD sesuai kepentingan neoliberal," kata Prof. Wiradi.
Rountable discussion ini sebagai bentuk kontribusi IPB untuk meramu gagasan baru dalam menanggulangi kemiskinan. " Saya ingin mengajak kita untuk memulai gagasan penanggulangan kemiskinan dengan membangun pedesaan dan pertanian. Maka, perlunya membangun 'negara desa' atau desa industri berdaulat pangan dan energi," ujar Prof. Khairil Anwar Notodiputro dalam sambutannya membuka diskusi. Konsep negara desa bukan membangun negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan membangun kekuatan bangsa berbasis pertanian dan pedesaan secara terintegrasi atau Rural Industrial Complex (RICe). Konsep RICe ini memiliki karakteristik antara lain: desa yang masyarakatnya bermental industri, mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, jelas target produksinya dan sistem yang terdiri dari sub-sistem (perbankan, swasta, koperasi dan perguruan tinggi) dan kelembagaan.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut: Guru Besar Emeritus IPB, Prof. Sjamsoe'oed Sadjad, Staf Pengajar Fakultas Peternakan Dr. Mulando, Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian, Dr. Djumali Mangunwidjaja, Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB, Dr. Arya Hadi Dharmawan, Staf Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Dr. Aji Hermawan, Sekretaris Ekskutif IPB, Dr. Aceng Hidayat, dan Direktur Institute for Social Movement and Management (IMAGOS) Jogjakarta, Francis Wahono, Ph.D. Moderator diskusi tersebut Staf Pengajar Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr. Ahmad Sulaeman. (ris)
