Dari Seminar Kemandirian Ekonomi: Aplikasi Washington Consensus, Pendapatan Indonesia Timpang
Akibat penerapan konsep Washington Consensus, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang. Indonesia juga memiliki ketergantungan finansial terhadap utang luar negeri paling besar diantara negara-negara Malaysia, Thailand, Korea, Taiwan, China, maupun Philipina. “Untuk tahun 2007 ini saja, cicilan pokok utang sebesar Rp 54,1 triliun; cicilan bunga Rp 85,1 triliun,”ungkap Managing Director ECONIT, Hendri Saparini, PhD dalam Seminar Kamandirian Ekonomi ‘ yang digelar Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Sabtu (7/7) Di Aula Diklat Kehutanan Bogor. Dampak lain, menurut Hendri, Indonesia memiliki struktur industri yang dangkal dan sangat rapuh bahkan dibanding negara-negara tetangga yang tidak memiliki sumber dayaalam yang besar.
Dampak negatif globalisasi di Indonesia yang sangat besar ini terjadi karena adanya kelompok ekonomi pasar yang selama puluhan tahun dipercaya sebagai pengelola kebijakan ekonomi. Pilihan kebijakan yang diambil mengadopsi konsep Washington Consensus tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Kelompok ekonomi pasar ini selama puluhan tahun memilih utang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan Indonesia. “Utang inilah yang akhirnya memberi jalan bagi intervensi kepentingan global. Ditambah Indonesia tidak memiliki strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang jelas.
Padahal konsep global tidak memperhatikan masalah distribusi dan fairness (keadilan), ” ujar Hendri dengan nada prihatin Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan saatnyalah melakukan koreksi kebijakan. Sebab, tidak ada negara berukuran sedang seperti Indonesia, yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan ekonominya dengan model pembangunan ekonomi ala Washington Consensus atau IMF-Bank Dunia. Di Asia misalnya, Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, Malaysia mengikuti pola pembangunan Asia Timur yang memberikan peran seimbang antara peranan negara dan swsata serta ketergantungan utang luar negeri yang minimal.
Untuk keluar dari kemelut ekonomi, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali mencontoh pengalaman berbagai negara dengan segera meninggalkan konsep konservatif ala IMF/Bank Dunia dan segera mewujudkan kemandirian ekonomi yang mengedepankan kepentingan nasional. Perempuan yang tergabung Tim Indonesia Bangkit ini kemudian mencontohkan China yang menerapkan manage market bukan free market dan Chile melakukan pengaturan terhadap masuknya dana-dana jangka pendek yang masuk agar tidak mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional. Pembicara lain yakni President Director of PT Balimuda Persada, Ir. Heppy Trenggono, M.Kom mengatakan kewirausahaan merupakan salah satu upaya membentuk kemandirian ekonomi. ”Seorang wiarusahawan memiliki performa individu yang baik seperti memiliki attitude, skill, knowledge yang mumpuni,” tutur Heppy.
Kewirausahaan dan kemandirian individu memberikan kita peluang untuk merubah masyarakat menjadi lebih produktif, peta jalan menjadi pemain, merubah gagasan menjadi kenyataan, dan terobosan untuk memecahkan berbagai persoalan, lanjut Heppy. Seminar ini juga menghadirkan Ir. Dwi Condro Triono, MAg, Pengamat Ekonomi dan Samsul Arifin, MA, Potential Initiator & Performance Booster. Seminar dibuka oleh Direktur International Center for Applied Finance and Economics (Intercafe IPB), Dr. Iman Sugema dimoderatori Ketua Forum Pasca Sarjana IPB, Nirwan Sahiri. (ris/nUr)
