Membangun Pendidikan Tinggi Vokasi yang Kuat
Pendidikan Teknikal, Vokasi dan Pelatihan (TVET) diyakini banyak pihak sebagai alat untuk peningkatan produktivitas, daya saing, menutup kesenjangan ketrampilan dan pengurangan kemiskinan di berbagai negara.
Ada korelasi yang kuat antara proporsi siswa TVET di tingkat pasca-sekolah menengah (tersier, non-gelar) dan pendapatan per kapita dalam suatu negara. Karena itu banyak negara yang telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pedoman kebijakan dan kerangka kerja peraturan untuk pendidikan, pelatihan kejuruan dan teknis. Hal ini untuk meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan pengusaha.
Dalam rangka mempersiapkan talenta-talenta baru generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas dan kemampuan mumpuni yang sesuai dengan kebutuhan industri, pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan melakukan diskusi bersama dengan para akademisi, birokrat, bisnis dan Bank Dunia untuk membahas langkah-langkah progresif dalam pembangunan sumberdaya manusia (SDM) di Indonesia antara lain melalui perguruan tinggi vokasi. Diskusi bersama dengan tajuk “Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja” tersebut dilakukan di Kantor Staf Presiden, 12 Februari 2019. Diskusi ini dipimpin oleh Staf Ahli Presiden, Dr. Denni Purbasari.
“Pada saat ini di Indonesia, proporsi program akademik yang ditawarkan di perguruan tinggi masih lebih tinggi persentasenya dibandingkan program vokasi. Data Kemenristekdikti menunjukkan bahwa proporsi program akademik sebesar 72,5 persen, sedangkan program vokasi hanya 27,5 persen,” kata Dr. Deni. Dr. Deni berharap, salah satu “takeaway messages” dalam diskusi adalah ke depan seharusnya proporsi kedua jenis progran bisa berimbang hingga masing-masing mendekati angka 50 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Dr Arief Daryanto, Dekan Sekolah Vokasi IPB mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi (TVET) memang memiliki potensi yang besar dalam mengatasi tantangan menutup kesenjangan keterampilan dan mengurangi kemiskinan. “Namun selama ini TVET dipersepsikan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan akademik umum (GAE) yang disediakan oleh universitas empat tahun tradisional,” ujar Dr. Arief Daryanto.
Lebih lanjut Dr. Arief Daryanto mengatakan bahwa di banyak negara berkembang, tidak hanya di Indonesia, masyarakat masih memiliki pandangan yang salah. Masyarakat memiliki bias yang kuat yang menganggap bahwa program akademik memiliki kualitas yang lebih baik, tetapi program TVET dipersepsikan sebagai pilihan "tingkat kedua" yang cocok untuk mahasiswa dengan aspirasi yang lebih rendah atau kemampuan akademik yang lebih rendah.
Menurut Dr. Arief Daryanto, untuk menjawab tuntutan dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0, pendidikan tinggi vokasi harus selalu meningkatkan kualitas kurikulumnya agar lebih sesuai dengan tuntutan permintaan dunia kerja, proporsi dosen akademik dan dosen praktik (industri) harus seimbang, tersedianya sarana prasarana antara lain: industry teaching labs yang state of the art, kerjasama dengan industri yang lebih erat dalam melaksanakan model pendidikan 3-2-1. “Selain itu perlu tersedianya Science and Technology Parks untuk menghasilkan inovasi, start up dan wirausaha baru, pendidikan dan pelatihan dosen yang berkelanjutan antara lain melalui pendidikan lebih lanjut dan retooling program, dan tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi yang kuat. Tidak kalah penting adalah membangun reputasi pendidikan tinggi vokasi yang lebih baik,” papar Dr. Arief Daryanto. (AD/ris)
