Mimpi Buruk NKRI, Korupsi dan Buruknya Birokrasi
Maraknya korupsi dan buruknya birokrasi adalah mimpi buruk yang sedang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI , Prof.Dr.Ir. M. Mahfud M.D, Senin (30/9), di Auditorium Abdul Muis Nasoetion, Kampus IPB Darmaga, saat menjadi narasumber dalam Wacana untuk Negeri: ‘Dialog untuk Indonesia yang Lebih Baik’. “Kita bisa mengambil contoh maraknya mafia peradilan seperti jual beli perkara yang merajalela dan birokrasi yang buruk karena para aparatur negara bermental inlander,”kata Prof.Mahfud.
Lebih lanjut Prof.Mahfud mengatakan, jikalau korupsi kasus minyak dan gas (migas) tidak terjadi, serta birokrasi dibenahi, maka setiap warga negara Indonesia bisa mendapatkan Rp 10 juta per bulan dari keuntungan di sektor migas. “Ini belum kasus korupsi kekayaan negara lainnya seperti emas ( kasus PT.Freeport), laut dan hutan,” ujarnya.
Prof. Mahfud juga menilai sistem birokrasi saat ini tidak melindungi petani. Contoh kasus di komoditas beras. Jika harga beras melonjak di titik tertentu, tiba-tiba keran impor dibuka. Banyak lagi kasus lain yang menurut Prof.Mahfud semakin menunjukkan buruknya birokrasi di Indonesia.
Maka solusinya adalah bukan dengan dengan mengganti ideologi bangsa atau kontitusi, tapi dengan adanya strong leadership, tambahnya, di depan mahasiswa pascasarjana IPB dan organisasi-organisasi kepemudaan di Bogor yang menghadiri acara tersebut. Prof. Mahfud menilai leader sekarang seperti kurang memberikan “setrum” terhadap bawahannya. “Harusnya Presiden kan punya power (kekuasaan), bisa mengatasi ini. Tapi sepertinya ‘setrum’nya lemah,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan Sekolah Pascasarjana (SPS) IPB Dr. Dahrul Syah mengatakan dalam sambutannya sebagai lembaga pendidikan, IPB ikut “galau” bagaimana menjadikan negeri ini lebih baik. “Saat ini pola pikirnya jangka pendek. Negara kita cukup banyak politisi, namun kurang negarawan. Banyak pedagang kurang industriawan. Banyak panggung bagi pedagang dan politisi lewat Pemilihan Kepala Daerah (P ilkada). Ini diperparah dengan sistem 212 . Yakni dua tahun balik modal, satu tahun kerja, dua tahun teakhir mengumpulkan modal untuk Pilkada selanjutnya,” ujarnya. Indonesia dengan kekayaan biodiversitasnya membutuhkan banyak industriawan, IPB punya tugas besar di sini, imbuhnya.
Dalam kegiatan yang digelar Forum Wacana Institut Pertanian Bogor (IPB) ini Prof. Mahfud sempat meluncurkan Buku Wacana Untuk Negeri dan Launching Newsletter Wacana dengan di dampingi Dekan Sekolah Pascasarjana (SPS), Dr.Ir. Dahrul Syah dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr. Ir. Arif Satria. (zul)
