Kabel Menjuntai Ancam Keselamatan, Dosen IPB Dorong Penataan Utilitas Kota dengan Sistem Ducting Terpadu
Kabel listrik dan jaringan telekomunikasi yang menjuntai di ruang publik bukan sekadar persoalan estetika lanskap kota. Keberadaannya berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, terutama ketika terjadi hujan lebat, angin kencang, hingga pohon tumbang.
Dosen Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB University, Dr Regan Leonardus Kaswanto menilai kondisi tersebut membutuhkan penataan utilitas lanskap perkotaan yang terintegrasi, mulai dari koordinasi antarlembaga hingga penerapan jaringan kabel bawah tanah (ducting system).
Menurutnya, persoalan kabel semrawut dan tiang listrik yang berada di tengah jalan tidak terlepas dari lemahnya koordinasi antarpengelola infrastruktur. Pasalnya, pembangunan dan pemeliharaan lanskap jalan memiliki pembagian kewenangan berdasarkan hierarki pemerintahan.
“Pengelolaan jalan ada hierarkinya. Jalan nasional dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), jalan provinsi oleh Dinas PU provinsi, sedangkan jalan kabupaten oleh Dinas PU kabupaten. Pembagian kewenangan ini sering menjadi kendala, terutama dalam koordinasi dan penganggaran,” jelasnya.
Persoalan semakin kompleks ketika pembangunan jalan tidak disertai penyesuaian jaringan utilitas. Ia mencontohkan, adanya tiang listrik yang tetap berdiri di tengah jalan meskipun infrastruktur jalan telah diperlebar atau dibangun ulang. “Ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan penyedia layanan utilitas,” tambahnya.
Ia mengingatkan, persoalan kabel yang menjuntai tidak boleh dianggap sebagai gangguan visual semata. Risiko paling fatal adalah jatuhnya korban jiwa akibat kabel berbahaya yang tidak segera ditangani. “Jika sampai terjadi korban jiwa, ini merupakan kelalaian yang sangat fatal dan seharusnya tidak boleh terjadi.
Ketika ada kabel menjuntai atau kabel listrik yang membahayakan, mengapa tidak segera ditangani dan diamankan? Padahal, tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi kecelakaan,” tegasnya. “Tindakan preventif menjadi salah satu dari 12 prinsip manajemen lanskap yang tidak boleh dilupakan.”
Dr Kaswanto menambahkan, pemerintah dan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur harus hadir untuk memastikan keselamatan masyarakat. Terlebih, kawasan seperti Kota Bogor memiliki kerawanan pohon tumbang yang dapat memperbesar risiko ketika kabel-kabel utilitas berada dalam kondisi tidak tertata.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong penerapan Master Plan Integrated Ducting System, yakni rencana induk penataan jaringan utilitas bawah tanah yang terintegrasi dengan jalur pedestrian. Melalui sistem ini, jaringan listrik dan telekomunikasi dapat ditempatkan dalam saluran khusus yang mudah diakses untuk pemeliharaan maupun perbaikan.
“Jaringan utilitas bawah tanah seharusnya menjadi standar dalam manajemen lanskap. Jadi, tidak setiap kali ada perbaikan kabel harus dilakukan penggalian ulang. Salurannya perlu dirancang cukup lebar agar perkabelan lebih mudah dikelola,” ujarnya.
Namun, pembangunan sistem tersebut membutuhkan perencanaan dan manajemen lanskap yang matang. Menurutnya, terdapat enam aspek yang harus dipersiapkan, yaitu kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jadwal, serta metode kerja. Seluruhnya perlu dituangkan dalam dokumen Management Plan yang harus disajikan tertulis dan dilaksanakan secara konsisten.
Untuk kawasan yang memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya, ia menyarankan kolaborasi pemanfaatan infrastruktur, seperti penggunaan tiang bersama (joint pole) dan penataan kabel secara terpadu (bundle cable). Alternatif lainnya adalah pemasangan ducting menggunakan teknologi pengeboran tanpa penggalian terbuka sehingga tidak terlalu mengganggu lalu lintas.
“Sudah bukan zamannya lagi setiap pemasangan kabel harus menggali jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Teknologi pengeboran sudah memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih efektif. Yang terpenting, harus ada perencanaan dan komitmen kelembagaan agar penataan utilitas dapat diwujudkan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (AS)
