Penduduk Menurun Drastis, Pakar IPB University Soroti Ancaman bagi Ekonomi dan Masa Depan Jepang
Penurunan jumlah penduduk Jepang yang terus berlangsung bukan lagi sekadar persoalan demografi. Fenomena ini mulai memengaruhi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, sistem kesejahteraan, hingga daya saing negara di tingkat global.
Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor, menjelaskan bahwa Jepang saat ini menghadapi kombinasi tantangan serius berupa tingkat kelahiran yang rendah, populasi lansia yang terus meningkat, serta perubahan sosial dan ekonomi yang membuat generasi muda menunda pernikahan dan memiliki anak.
“Banyak generasi muda menunda pernikahan karena faktor ekonomi dan perubahan nilai sosial. Biaya hidup yang tinggi di kota seperti Tokyo dan budaya kerja yang ketat dengan jam kerja panjang menyulitkan mereka menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga,” jelas Prof Ronny.
Total fertility rate (TFR) Jepang kini berada di kisaran 1,3 anak per perempuan, jauh di bawah angka pengganti penduduk sebesar 2,1. Sementara itu, hampir 30 persen penduduk Jepang telah berusia di atas 65 tahun.
Kondisi tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah Jepang. Berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari jam kerja fleksibel, penitipan anak gratis, subsidi pendidikan, hingga peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Pemerintah juga mendorong revitalisasi desa dan membuka peluang bagi pekerja asing di sejumlah sektor.
Namun, Prof Ronny menilai berbagai upaya tersebut belum mampu membalikkan tren penurunan populasi.
“Faktor budaya menghambat keberhasilan program pemerintah karena norma sosial memaksa perempuan memilih antara karier dan keluarga. Kestabilan ekonomi belum tercapai karena banyak generasi muda kesulitan memenuhi biaya hidup dan merawat anak,” ujarnya.
Dampak penurunan populasi mulai terasa dalam jangka pendek melalui berkurangnya tenaga kerja dan meningkatnya beban fiskal akibat bertambahnya jumlah lansia. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi jumlah pembayar pajak, serta menekan inovasi dan investasi.
“Penurunan jumlah penduduk ini dapat mengancam keberlanjutan sistem kesejahteraan pensiun dan layanan kesehatan. Dari sisi geopolitik, Jepang mungkin bergantung pada aliansi internasional dan otomatisasi untuk tetap kompetitif,” kata Prof Ronny.
Ia menilai Jepang menghadapi pilihan yang tidak mudah. Imigrasi dapat menjadi solusi cepat untuk menambah tenaga kerja, tetapi masih menghadapi resistensi budaya dan politik. Di sisi lain, reformasi internal seperti perbaikan budaya kerja dan dukungan terhadap keluarga lebih sesuai dengan nilai lokal, meski hasilnya membutuhkan waktu panjang.
Menurut Prof Ronny, skenario paling realistis adalah menggabungkan keduanya melalui pelonggaran imigrasi secara bertahap, perbaikan budaya kerja, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Jadi, budaya di Jepang belum sepenuhnya siap menerima imigrasi dalam jumlah besar. Tekanan demografi dan ekonomi dapat mendorong Jepang menjadi lebih pragmatis, meski dengan batasan yang ketat. Perubahan mungkin akan terjadi, meskipun perlahan,” ujarnya.
Ke depan, Jepang diperkirakan akan semakin mengandalkan robotika, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi untuk menjaga produktivitas ekonomi. Namun demikian, Prof Ronny menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup.
“Penurunan populasi di Jepang menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Reformasi internal untuk keberlanjutan dan kebijakan imigrasi terukur untuk tenaga kerja menjadi kombinasi yang diperlukan,” tutupnya. (*/Rz)
