DKSRA IPB University Telaah Dampak Ekonomi Hingga Geopolitik Kesepakatan ART Indonesia-AS
IPB University melalui Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) merespons Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan menyuguhkan The 59th IPB Strategic Talks (28/2). DIskusi menyoroti dimensi ekonomi, sektoral, hingga geopolitik dari ART serta risiko yang perlu diantisipasi pemerintah.
Dalam pengantar kegiatan, Wakil Rektor IPB University bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim, Prof Ernan Rustiadi, menekankan pentingnya adaptasi dalam menentukan langkah kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi perubahan lanskap perdagangan internasional.
Dari sisi analisis ekonomi, Prof Sahara selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi Kebijakan Pertanian IPB University memaparkan kajian berbasis model computable general equilibrium (CGE).
Hasilnya kajian tersebut menunjukkan bahwa skenario penurunan tarif dari 32% menjadi 19% tetap berisiko menekan ekonomi Indonesia. Sementara pihak Amerika Serikat berpotensi memperoleh manfaat melalui substitusi impor.
“Skenario penurunan tarif ke 15% dapat mengurangi tingkat keparahan dampak, tetapi proyeksinya masih menunjukkan risiko bagi Indonesia,” ungkapnya. Analisis ini juga menegaskan tantangan daya saing tidak hanya terletak pada tarif, tetapi juga pada isu struktural seperti biaya logistik dan produktivitas tenaga kerja.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dr Tauhid Ahmad, mengupas dampak dari perspektif komoditas strategis dan ekonomi-politik.
“Ketergantungan Indonesia pada ekspor minyak kelapa sawit memberi kontribusi besar bagi devisa. Namun, itu juga meningkatkan kerentanan bila akses pasar terganggu oleh kebijakan atau standar mitra dagang,” paparnya.
Ia juga menyoroti isu harga minyak goreng yang berkaitan dengan dinamika harga internasional dan volatilitas pasar minyak global. Dalam konteks ART, lanjut dia, penting memastikan perjanjian tidak mengganggu kemitraan yang telah berjalan.
Karena itu, ia menegaskan perlunya strategi mitigasi yang melindungi industri domestik dan konsumen, termasuk penguatan kerja sama dengan negara yang sejalan seperti Malaysia dan Australia.
Sementara itu, Guru Besar Agribisnis IPB University Prof Bayu Krisnamurthi menyoroti aspek tata kelola dan keseimbangan komitmen dalam ART. Formalitas dan mandat konstitusional harus dipenuhi. Di lain sisi, struktur kewajiban antarpihak perlu dikaji secara cermat karena berpotensi memunculkan tekanan ekonomi, termasuk risiko inflasi dan penurunan kesejahteraan, jika mitigasi tidak disiapkan sejak awal.
“Analisis geostrategis dan diversifikasi pasar juga diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan peta dagang global,” tambahnya.
Diskusi juga menyoroti potensi hambatan nontarif, termasuk standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang dapat membatasi akses pasar dan berpengaruh pada komoditas tertentu. Karena itu, forum mendorong pemerintah melakukan kajian menyeluruh tidak hanya pada aspek tarif, tetapi juga konsekuensi nontarif dan implikasi sektoralnya. (*/Rz)
