Cuaca Ekstrem Menguat, Para Ahli Bongkar Akar Risiko Banjir Indonesia
Risiko banjir di Indonesia meningkat seiring cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam The 58th IPB Strategic Talks bertajuk “Cuaca Tak Menentu, Banjir Makin Mengancam” yang digelar secara daring, Selasa (10/2).
Wakil Rektor IPB University bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim, Prof Ernan Rustiadi, membuka diskusi dengan menekankan bahwa cuaca ekstrem harus dipahami sebagai fenomena multidimensi. “Dampak cuaca ekstrem harus menjadi pembelajaran bersama,” ujarnya.
Perubahan iklim, sebutnya, telah meningkatkan kompleksitas risiko bencana di Indonesia, khususnya banjir di kawasan perkotaan dan wilayah dengan perubahan tutupan lahan yang cepat. Ia menyinggung banjir di Sumatra Utara sebagai contoh nyata dampak perubahan iklim yang berulang.
Menurutnya, pengelolaan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan data, tetapi juga kolaborasi lintas disiplin dan lintas institusi. Karena itu, ia berujar, “Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara sains, kebijakan, dan masyarakat.”
Dari sisi data, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat tren peningkatan suhu yang signifikan. Dr Andri Ramdhani, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, menyebut tahun 2024 sebagai periode terpanas sepanjang sejarah pengamatan nasional.
“Kenaikan suhu global berkorelasi dengan meningkatnya kejadian hujan ekstrem dan banjir,” kata Dr Andri.
Pemanasan laut dan atmosfer ikut memperkuat pembentukan sistem cuaca ekstrem, termasuk siklon tropis seperti Siklon Senyar yang memicu hujan lebat di wilayah Sumatera. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya kemampuan memprediksi cuaca, tetapi bagaimana informasi tersebut diterjemahkan menjadi langkah mitigasi nyata.
“Kami mengembangkan sistem prediksi berbasis dampak agar informasi lebih actionable bagi masyarakat,” terang dia.
Pendekatan ilmiah lain disampaikan Kepala Pusat Pengelolaan Peluang dan Risiko Iklim Kawasan Asia Tenggara dan Pasific (CCROM-SEAP), Dr I Putu Santikayasa. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dinamika atmosfer kompleks karena dipengaruhi monsun, El Nino Southern Oscillation, Indian Ocean Dipole, dan Medan Julian Oscillation.
“Pola hujan Indonesia sangat kompleks,” jelasnya. Menurutnya, risiko banjir meningkat ketika perubahan iklim bertemu dengan kebijakan tata ruang yang tidak adaptif.
Alih fungsi lahan, urbanisasi cepat, serta berkurangnya daerah resapan air memperbesar dampak hujan ekstrem. Karena itu, ia menilai kebijakan tata guna lahan harus menjadi bagian dari strategi adaptasi iklim. “Tata guna lahan harus mendukung adaptasi banjir,” tambahnya.
Kritik lebih tajam disampaikan Kepala Departemen Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Tubagus Saleh Ahmadi. “Kita menghadapi kebangkrutan ekologis,” lugasnya.
Tubagus menilai banjir sebagai manifestasi krisis ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai disebut mempercepat siklus bencana.
Ia juga menyoroti ketimpangan dampak bencana yang lebih banyak menimpa kelompok rentan. Pendekatan kebijakan yang terlalu teknokratik dinilai belum menyentuh akar persoalan sosial. “Partisipasi lokal adalah kunci pengurangan risiko,” tegasnya.
Para narasumber sepakat bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu memainkan peran sentral sebagai koordinator mitigasi banjir nasional. Namun, lemahnya koordinasi lintas sektor membuat upaya pencegahan sering bersifat reaktif. Perlu adanya peralihan dari tanggap darurat ke pencegahan risiko. (MW)
