Guru Besar IPB University: Indonesia Perlu Arsitektur Produksi Protein Pakan yang Dibangun Secara Sistemik
Indonesia dinilai perlu memiliki arsitektur produksi protein pakan yang dibangun secara sistemik untuk mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya bungkil kedelai (soybean meal/SBM).
Hal tersebut disampaikan Prof Nahrowi, Kepala Pusat Studi Hewan Tropika IPB University, dalam acara The 57th IPB Strategic Talks bertema “Transition of Soybean Meal Import Governance 2026: Implications and Adaptation Strategies” yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Kamis (15/1).
Prof Nahrowi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki biomassa yang sangat melimpah. Sayangnya, sebagian besar masih dimanfaatkan sebagai sumber energi, bukan sebagai sumber protein. Padahal, ungkap dia, terdapat peluang besar untuk mengembangkan sumber protein pakan domestik.
Menurutnya, ketergantungan pada impor SBM membuat harga protein pakan berfluktuasi dan cenderung meningkat. “Kebijakan impor SBM memiliki dampak positif dan negatif. Jika harga kedelai naik di hulu, dampaknya langsung terasa hingga ke hilir. Ketika harga pakan naik, biasanya sulit untuk kembali turun. Ketergantungan impor menyebabkan kondisi ini terus berulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan pakan nasional selama ini masih berfokus pada swasembada jagung sebagai sumber energi. Sementara itu, sumber protein strategis dinilai sangat rapuh karena belum dimiliki secara kuat di dalam negeri. “Artinya, sumber energi relatif aman, tetapi sumber protein pakan belum,” katanya.
Perlu Roadmap
Prof Nahrowi juga menyoroti belum adanya roadmap pengembangan sumber protein pakan nasional. Tanpa peta jalan yang jelas, kebijakan akan terus berjalan tanpa arah yang pasti. “IPB University terus melakukan riset revitalisasi pakan lokal dengan menggeser formulasi berbasis jagung-kedelai menuju alternatif seperti bungkil sawit, kacang koro, dan maggot,” ujar dia.
Pengembangan tersebut, urainya, mencakup aspek ketersediaan dan kualitas bahan, skala produksi, pemanfaatan lahan replanting sawit untuk penanaman kacang koro, serta pengembangan maggot dari sisi harga dan model bisnis agar dapat diterima pasar. Namun, ia mengakui bahwa model bisnis sumber protein alternatif tersebut masih menjadi tantangan.
Narasumber lain, Prof Dedi Budiman Hakim, Kepala Pusat Studi International Ekonomi dan Keuangan Terapan (InterCAFE) IPB University, menjelaskan bahwa kebijakan transisi tata kelola impor bungkil kedelai memiliki sisi pro dan kontra. Di satu sisi, pengelolaan oleh satu perusahaan dinilai dapat menstabilkan harga. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur dan distribusi.
Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan karena harga bungkil kedelai sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, dengan dampak langsung terhadap produsen, konsumen peternakan, dan masyarakat luas. “Harga bungkil kedelai tidak stabil, pasokan tidak merata, dan pola perdagangannya sangat volatil, sehingga membutuhkan intervensi pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University, Prof Anuraga Jayanegara, menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah yang mengalihkan kewenangan impor SBM kepada badan usaha milik negara (BUMN) menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha perunggasan nasional.
“Kebijakan ini berpotensi mengganggu kelancaran pasokan pakan, meningkatkan biaya produksi, dan berdampak pada keberlanjutan industri unggas nasional yang selama lebih dari satu dekade telah mencapai swasembada,” tuturnya.
Prof Anuraga berharap hasil diskusi ini dapat dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk diusulkan kepada pemerintah, khususnya terkait transisi tata kelola impor SBM pada 2026. (dh)
