Didominasi Generasi Muda, 195 Wisudawan Sekolah Pemerintahan Desa IPB University Perkuat Regenerasi Kepemimpinan Desa

Didominasi Generasi Muda, 195 Wisudawan Sekolah Pemerintahan Desa IPB University Perkuat Regenerasi Kepemimpinan Desa

didominasi-generasi-muda-195-wisudawan-sekolah-pemerintahan-desa-ipb-university-perkuat-regenerasi-kepemimpinan-desa
Berita / Pengabdian Masyarakat

Sebanyak 195 peserta Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Tahun 2025 resmi diwisuda oleh IPB University. 

Menariknya, peserta SPD Angkatan ke-5 ini didominasi oleh generasi muda, yakni gen Y (44,7%) dan gen Z (12,8%), menandai kuatnya proses regenerasi kepemimpinan desa yang semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Wisuda SPD 2025 merupakan hasil kolaborasi IPB University, melalui Fakultas Ekologi Manusia (Fema), dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memperkuat kapasitas aparatur desa.

Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, dalam sambutannya menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Ia menyampaikan, dominasi generasi muda dalam SPD tahun ini menjadi modal penting bagi transformasi desa ke depan. 

“Wisuda ini bukan akhir, melainkan awal pengabdian yang lebih luas. Para lulusan SPD kami harapkan menjadi motor perubahan di desa, membawa semangat inovasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan sambutan di Wisuda SPD 2025 di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga (23/12).

Sementara itu, Dekan Fema IPB University, Prof Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa Sekolah Pemerintahan Desa lahir dari kebutuhan nyata pemerintah desa akan ilmu pengetahuan yang aplikatif. Ia menyebutkan bahwa program ini juga terintegrasi dengan inovasi Data Desa Presisi yang telah direkognisi secara nasional. 

Menurutnya, keterlibatan generasi muda desa menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap kepemimpinan berbasis pengetahuan dan data. “Ini memberi optimisme bahwa desa akan bangkit dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Prof (HC) Dr Akmal Malik, menekankan keutamaan eksekusi kebijakan dan budaya produktivitas di desa. 

Ia menilai bahwa pendidikan aparatur desa harus berujung pada implementasi nyata. “Kebijakan publik yang baik harus berbasis data yang baik dan dieksekusi dengan disiplin. Di sinilah peran lulusan SPD menjadi sangat strategis,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Drs Hadijana SSos, MSi, menekankan bahwa saat ini desa tengah berada dalam fase pergeseran paradigma pembangunan. 

“Seiring terbitnya regulasi terbaru tentang desa serta arah pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, aparatur desa dituntut memiliki kapasitas yang mumpuni dan integritas yang kuat,” ucapnya.

Drs Hadijana berharap lulusan SPD mampu menerapkan prinsip good governance dan menjawab harapan masyarakat desa terhadap kepemimpinan yang berintegritas dan berkeadilan. (dr)