Strategic Talks IPB University: 63 Persen Anak Indonesia Belum Teredukasi Bijak Bermedia Digital
Dalam upaya memperkuat peran keluarga dan negara dalam melindungi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) IPB University menyelenggarakan The 54th Strategic Talks.
Mengangkat tema “Sinergi Keluarga dan Negara dalam Perlindungan Anak di Era Digital”, acara berlangsung di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga (31/7). Hadir sebagai keynote speaker, Dr Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI.
Prof Arif Satria, Rektor IPB University dalam sambutannya menegaskan pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. “Ketahanan keluarga menjadi pilar penting kemajuan bangsa. Komunikasi orang tua dan anak adalah fondasinya,” tegasnya.
Ia menyampaikan, hasil riset IPB University yang menunjukkan bahwa komunikasi yang intens antara ibu dan anak berkorelasi positif dengan prestasi akademik anak, terutama di tingkat SMA.
“Semakin berkualitas komunikasi itu, prestasi akademik anak cenderung meningkat,” ungkapnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa pendidikan anak di era digital membutuhkan sinergi antara keluarga dan negara. Karena itu, Prof Arif turut mengapresiasi program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Gerakan ini sangat relevan. Di tengah kesibukan para ayah, ruang komunikasi dengan anak jadi minimal. Ini harus kita dorong agar relasi dalam keluarga tetap kuat,” kata Prof Arif.
Lebih jauh, IPB University menyatakan kesiapannya menjadi pusat pemikiran (think-tank) bagi penguatan kebijakan keluarga dan perlindungan anak di era digital. Terlebih, IPB University memiliki program studi Ilmu Keluarga, mulai dari jenjang S1, S2, hingga S3 yang menjadi basis akademik untuk mendukung pembangunan keluarga di Indonesia.
“Kami siap memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah melalui hasil riset sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan keluarga nasional,” jelasnya.
Ia menegaskan, bahwa peran perguruan tinggi bukan hanya di bidang akademik, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan berbasis bukti (policy brief) untuk memperkuat pembangunan manusia dan keluarga di Indonesia.
“Kami siap berkolaborasi, bersinergi, dan menyampaikan hasil-hasil pelatihan kepada kementerian sebagai bahan kebijakan nasional,” tutupnya.
Dr Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam paparannya menekankan bahwa dunia digital, khususnya media sosial dan algoritma yang bekerja di baliknya, sangat memengaruhi cara berpikir dan perilaku anak-anak. Jika tidak diawasi, itu bisa berdampak negatif terhadap pikiran mereka.
“Handphone menjadi keluarga baru kita, yang memengaruhi tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang tua. Teknologi harusnya membantu kita, bukan malah merusak,” ujar Dr Wihaji.
Ia memaparkan, bahwa 92 persen anak usia 6–17 tahun telah menggunakan internet. Namun, hanya 37 persen dari mereka yang mendapat pendidikan digital secara memadai.
“Ini berarti 63 persen anak belum pernah mendapat edukasi tentang bagaimana menggunakan media digital secara bijak. Ini pekerjaan besar kita bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dr Wihaji mengungkapkan bahwa 20,9 persen anak mengalami kesepian, dan 20,9 persen lainnya secara emosional ‘kehilangan sosok ayah’. Hal tersebut salah satunya disebabkan seluruh anggota keluarga yang terlalu asyik dengan dunia digital. Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya ruang komunikasi dalam keluarga.
“Solusinya hanya satu, diajak ngobrol. Saat makan bersama, letakkan handphone. Ngobrol apa saja, yang penting ada ruang komunikasi,” pungkasnya. (AS)
