Sekolah Pemerintahan Desa 2025 di IPB University Resmi Dibuka, 210 Aparat Siap Wujudkan Desa Presisi
IPB University resmi membuka Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025 pada Kamis (7/8). SPD angkatan kelima ini diikuti oleh 210 peserta dari 70 desa yang terdiri atas kepala desa, operator sosial, dan operator spasial.
Wakil Rektor IPB University bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Deni Noviana, dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada peserta untuk menjadi motor penggerak perubahan di desa masing-masing. Ia pun menegaskan komitmen IPB University untuk melahirkan lulusan SPD yang siap menjadi agen perubahan di desa.
“Jadi, gunakan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama dalam pendidikan di IPB University ini untuk meningkatkan pelayanan desa yang lebih baik, adil, dan sejahtera,” ujarnya saat pembukaan di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Pada kesempatan itu, Prof Sofyan Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University, menjelaskan latar belakang lahirnya SPD terinspirasi dari keberhasilan China mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, ada dua faktor kunci yang diterapkan pemerintah China.
“Pertama, cara mereka melakukan pendataan secara presisi dan akurat tentang kondisi eksisting masyarakatnya dan potensi sumber daya yang ada. Kedua, bagaimana mereka memotret kelembagaan ekonomi yang ada di masyarakat sembari menyelesaikan persoalan sumber daya manusia,” ujarnya.
Prof Sofyan menambahkan, gagasan SPD muncul saat diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor pada 2021. Waktu itu, program dimulai dengan 120 aparat dari 40 desa pada angkatan pertama, dan terus berkembang hingga saat ini.
“Alhamdulillah, hingga hari ini terus bertambah. Secara total jumlah desa yang sudah diselesaikan sebanyak 290 desa. Jadi, kita sudah punya alumni sebanyak 870 aparat desa yang lahir dari Sekolah Pemerintahan Desa,” jelasnya
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, menambahkan, “Melalui SPD ini, kita dapat membangun sebuah ekosistem pembelajaran desa yang berkelanjutan, tidak berhenti pada aspek pelatihan saja, tapi bergerak menuju implementasi nyata, salah satunya lewat program Data Desa Presisi.”
“Saya menaruh harapan besar kepada seluruh para kepala desa, operator sosial, dan operator spasial untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, sebagai bentuk komitmen untuk membentuk masa depan desa yang lebih baik,” tutupnya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan diskusi panel menghadirkan dua narasumber nasional, yakni Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, serta Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPTASKIN) RI, Nanik S Dayang. (dr)
