Guru Besar IPB University Soroti Ancaman Pertambangan terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pesisir
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Prof Yonvitner, mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir, pulau kecil, dan kepulauan berpotensi merusak ekosistem rentan serta mengganggu kehidupan masyarakat lokal.
Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University itu menegaskan, praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial harus dihentikan.
“Pertambangan memang menguntungkan secara ekonomi. Namun, ketika membuka tambang, kita harus memikirkan masa depan, apakah masyarakat akan hidup jangka panjang dengan tambang, atau dengan sumber daya yang mereka kelola sekarang?” ujarnya dalam tayangan IPB Podcast di kanal YouTube IPB TV.
Prof Yonvitner menekankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 melarang pertambangan di pulau kecil. Kawasan tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk wisata, penelitian, budi daya, dan kegiatan non-ekstraktif.
Menurutnya, ekosistem pesisir seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove bersifat menetap (sedentary) sehingga sangat rentan terhadap gangguan. “Ekosistem ini tidak bisa berpindah. Jika ada aktivitas seperti pertambangan yang membuka lahan, akan terjadi sedimentasi dan pencemaran,” jelasnya.
Ia mencontohkan dampak jangka panjang di Bangka Belitung. Di sana, persoalan sosial muncul karena masyarakat tidak mendapat manfaat dari tambang. “Akhirnya mereka ikut menambang dan merusak daerah sendiri,” katanya.
Meski reklamasi dapat memulihkan ekologi dalam 3–5 tahun, perbaikan tersebut tidak menyelesaikan masalah keadilan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian berbasis sumber daya terbarukan.
Sebagai solusi, ia mendorong pengembangan ekonomi berbasis sumber daya terbarukan seperti wisata bahari, sport fishing, serta hilirisasi produk lokal, misalnya kelapa dan rumput laut. “Hilirisasi mungkin tidak banyak dibicarakan, tapi kalau dikerjakan, ekonomi akan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyerukan perbaikan sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan instansi terkait untuk menegakkan regulasi.
“Kita harus memastikan aktivitas ekonomi yang dipilih memberi manfaat jangka panjang. Masyarakat bisa menikmati, anak cucu kita juga bisa menikmati,” pungkasnya. (Fj)
