Guru Besar IPB University Kupas Jalan Keluar Indonesia Bebas dari Iatrogenik Tata Kelola SDA
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Prof Ahmad Fauzi, menyoroti fenomena “iatrogenik” dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) dan pembangunan wilayah. Hal itu ia sampaikan dalam satu forum ilmiah yang diselenggarakan Program Studi Pascasarjana Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University.
Dalam paparannya, Prof Fauzi menjelaskan bahwa iatrogenik merujuk pada intervensi kebijakan yang justru menimbulkan kerusakan baru akibat pemahaman yang tidak utuh terhadap interaksi ekosistem.
“Banyak kebijakan yang tidak matang dan tidak memperhitungkan dampak jangka panjang, sehingga berujung pada kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi ekosistem pesisir, dan konflik sosial,” ujarnya dalam Seminar Nasional Iatrogenic Tata Kelola SDA dan Pembangunan Wilayah di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga (26/8).
Ia menjelaskan, “Fenomena seperti ini muncul karena kebijakan yang bersifat unintended, tidak sensitif terhadap konflik, dan mengabaikan pengetahuan lokal.” Ia juga mengkritisi fragmentasi kebijakan SDA yang menyebabkan tumpang tindih pengelolaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu solusi yang ditawarkan Prof Fauzi adalah penerapan konsep Factor Four. Konsep ini dikembangkan oleh Ernst von Weizsäcker pada tahun 1998, yang mengusulkan peningkatan produktivitas sumber daya hingga empat kali lipat—dengan cara mengurangi konsumsi SDA hingga separuhnya namun tetap menggandakan kesejahteraan.
Selain itu, ia juga menyebutkan tentang perbaikan tata kelola dengan penerapan regional resource accounting, serta peningkatan kompleksitas ekonomi yang berkelanjutan. “Neraca SDA tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, ia juga memperkenalkan strategi exaptation dan hysteresis sebagai pendekatan solutif. Strategi exaptation memanfaatkan potensi lama seperti lahan bekas tambang—untuk tujuan baru seperti ekowisata. Sementara hysteresis diperlukan untuk menggambarkan dampak kerusakan lingkungan yang tetap berlangsung hingga lintas generasi meski penyebab utamanya sudah diatasi.
“Harga SDA di pasar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sering menimbulkan undervaluation karena tidak separuhnya eksogen dan tidak sepenuhnya ditransaksikan di pasar,” ujarnya. Karena itu, lanjutnya, penting untuk memahami biaya yang harus dibayar oleh generasi yang akan datang akibat kerusakan SDA dan lingkungan (transitional gain trap).
Dekan FEM IPB University, Prof Irfan Syauqi Beik, ketika membuka acara menyampaikan bahwa problem tata kelola SDA di Indonesia sangat kompleks. Ia menyoroti banyaknya perizinan usaha ekstraktif yang tidak diatur dengan baik sehingga berujung pada kerusakan lingkungan dan konflik.
“Sering kali program pembangunan mengabaikan kearifan lokal dan menyebabkan kesalahan yang berulang,” katanya kepada ratusan peserta yang hadir.
Pemerintah, kata dia, diharapkan dapat memperkuat integrasi kebijakan, memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam Seminar Nasional Iatrogenic Tata Kelola SDA dan Pembangunan Wilayah ini hadir narasumber lain seperti Dr Haris Retno Susmiyati Akademisi Universitas Mulawarman, Egi Primayogha Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Viky Arthianda, SHum Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios). (dh)
