Guru Besar IPB University Urai Rekayasa Sosial Partisipatif untuk Atasi Kemiskinan di Indonesia
Prof Lala Kolopaking selaku Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB University, memaparkan rekayasa sosial partisipatif sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah gerakan sosial (social movement) yang tidak berasal hanya dari pemerintah ataupun hanya dari masyarakat, tetapi justru berasal dari semua pihak yang ada.
“Karena berbentuk gerakan sosial, maka aksi penanggulangan kemiskinan ini membutuhkan sebuah rekayasa sosial atau yang biasa disebut sebagai social engineering,” jelas Prof Lala di acara The 53rd IPB Strategic Talks, beberapa waktu lalu.
“Tugas kita adalah bagaimana membentuk rekayasa sosial ini menjadi partisipatif agar kesadaran masyarakat tumbuh,” kata dia menambahkan.
Lebih lanjut, konsep rekayasa sosial partisipatif setidaknya memerlukan tiga syarat utama. Pertama, diperlukan proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program-program untuk mengatasi persoalan sosial. Proses ini harus menguraikan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
“Selanjutnya, masyarakat bukan merupakan objek pasif, tetapi menjadi subjek proses perubahan sosial. Ketiga, kita perlu pendekatan yang mendorong kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas mereka untuk menangani permasalahan,” ungkap Prof Lala.
Di sisi lain, Prof Hermanto Siregar, Guru Besar Ekonomi Makro IPB University, dalam acara tersebut memaparkan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung ekonomi inklusif.
“Kebijakan yang pro terhadap masyarakat berpendapatan rendah seperti subsidi, belanja sosial, pajak progresif, dan investasi pendidikan, perlu dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang menjaga inflasi tetap rendah, suku bunga terjaga, dan nilai tukar stabil,” urainya.
Sinergi keduanya, sebut Prof Hermanto, berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata serta memperkuat daya beli masyarakat miskin.
Ia juga menguraikan bahwa tantangan resesi global menjadi ancaman serius terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, terutama melalui tekanan terhadap ekspor, meningkatnya pengangguran, dan kenaikan harga bahan pokok. Oleh karena itu, stimulus fiskal yang tepat sasaran dan program perlindungan sosial menjadi kunci dalam meredam dampak krisis. (*/Rz)
