Transformasi Sistem Pangan Nasional Kunci Hadapi Disrupsi Global, Ini Analisis Guru Besar IPB University
Prof Sahara, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, menekankan pentingnya transformasi sistem pangan nasional secara menyeluruh dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
“Transformasi sistem pangan bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo yang menjadikan pangan sebagai prioritas nasional,” tegas Prof Sahara dalam Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University yang digelar secara daring, Kamis (12/6).
Indonesia saat ini menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dalam Global Food Security Index (GFSI) dengan skor 60,2. Capaian ini masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan skor 73,2 pada 2025 dan 82,0 pada 2029.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi IPB University ini menuturkan, mayoritas produksi pangan Indonesia masih bergantung pada petani kecil yang menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan lahan, infrastruktur, usia petani yang semakin menua, rendahnya pendidikan, dan fluktuasi harga.
Kondisi ini ditambah kebijakan perdagangan luar negeri semakin menyulitkan. “Amerika Serikat (AS) baru saja menerapkan tarif balik yang dapat membuat harga pangan kita naik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB)–dari 24% (1982) menjadi 12% (2023)–meski masih menyerap 28% tenaga kerja. “Ini menunjukkan industrialisasi belum optimal,” ujarnya.
Produktivitas dan Pola Konsumsi yang Berubah
Prof Sahara memaparkan, pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP) sektor pertanian Indonesia masih rendah (-2,18% hingga 3,53%), jauh di bawah Tiongkok (4–5%). Artinya, jelas dia, peningkatan produksi masih bergantung pada perluasan lahan, bukan inovasi teknologi.
Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat bergeser dari karbohidrat ke produk dengan nutrisi tinggi seperti sayuran, buah, daging, dan susu seiring meningkatnya kelas menengah. “Peningkatan produksi harus diarahkan ke pangan bernilai tambah tinggi,” tegasnya.
Dampak Kebijakan Global dan Solusi Transformasi
Menurut Prof Saraha, kebijakan tarif resiprokal AS berisiko memicu inflasi, menurunkan ekspor pangan Indonesia, dan mengganggu sektor agroindustri seperti kayu, daging, perikanan, beras, dan gula. Analisis Global Trade and Environment Balance (GTEB) memprediksi perdagangan global akan menurun, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi stagnan di 5 persen.
Sebagai solusi, Prof Sahara mengusulkan lima pilar transformasi sistem pangan:
Integrasi pertanian dengan industri dan jasa melalui inovasi teknologi. Yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan, dan penguatan resiliensi perdagangan internasional.
Ia juga mendorong pendekatan smile curve dalam rantai nilai pangan, yang berarti bahwa petani harus mendapat nilai tambah yang lebih adil. “Nilai tambah tidak boleh hanya terkonsentrasi di hulu dan hilir, tetapi harus dinikmati secara adil oleh petani sebagai pelaku utama,” ujarnya.
“Sektor pertanian perlu tumbuh 4,6 persen per tahun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Namun, realitasnya, pertumbuhan riil sektor ini hanya 3,5 persen dalam dua dekade terakhir.”
Menurutnya, tanpa lompatan teknologi, sektor pertanian tidak akan mampu menopang visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan, transformasi sistem pangan harus dilakukan secara holistik dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (Fj)
