IPB University dan Pemkab Bogor Selenggarakan Sekolah Pemerintahan Desa Angkatan Ketiga
IPB University dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor kembali menyelenggarakan Sekolah Pemerintahan Desa (SPD). Tahun ini merupakan SPD angkatan ketiga sejak pertama kali diluncurkan pada 2021 lalu. SPD merupakan program pendidikan nongelar bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bogor. Pembukaan SPD tahun ini dilakukan pada Jumat, 4/8 di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University, Dr Sofyan Sjaf menjelaskan, tujuan dari SPD ialah agar pengembangan kapasitas pemerintah aparatur desa bisa terbangun. Ia berharap, para aparatur desa mendapatkan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan desa dan transformasi desa di era 4.0.
“Melek teknologi merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga transformasi desa bisa direspon dengan cepat. Kita juga mendorong agar bagaimana teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan, sehingga pemetaan spasial dan metode pendataan sosial ini bisa ditransfer,” ujar Dr Sofyan.
Renaldi Yushab Fiansyah, selaku Kepala DPMD Kabupaten Bogor memaparkan bahwa terdapat tiga kategori peserta pada SPD tahun ini. Sebanyak 31 desa merupakan hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, 28 desa hasil penelusuran minat dan satu desa berasal dari pemenang juara lomba desa tingkat Kabupaten Bogor.
“Sejauh ini kita sudah menyelenggarakan SPD dengan tiga angkatan. Angkatan pertama tahun 2021 ada 40 desa dengan 120 peserta, angkatan kedua tahun 2022 ada 55 desa dengan 165 peserta dan tahun 2023 ada 60 desa dengan 180 peserta,” jelasnya.
Menurut Wakil Rektor IPB University bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim, Prof Ernan Rustiadi, SPD merupakan inovasi yang luar biasa, kolaborasi IPB University dengan Pemkab Bogor. “IPB University mempunyai keniscayaan bahwa di era Indonesia emas nanti, desa akan menjadi pusat pertumbuhan. Banyak kritik masyarakat yang diberikan kepada pemerintah desa tetapi dengan adanya Data Desa Presisi (DDP) akan ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa melalui SPD ini,” ungkapnya.
Dr Akmal Malik selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan, “Kita akan mencoba mendukung segala upaya yang dilakukan IPB university untuk menjadikan desa sebagai pilar pertama perubahan Indonesia lebih baik di masa yang akan datan. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, kawasan pedesaan memegang peranan penting sebagai representasi kehidupan warga negara atau subyek pembangunan,” paparnya.
Oleh karena itu, sebut dia, data yang akurat sangat penting dalam menentukan masa depan desa. Ia menyebut, DDP sebagai inovasi IPB University penting dalam mendukung pembangunan desa dan sebagai pondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa. “DDP akan menyuguhkan data yang lengkap dengan akurasi yang terukur untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.
Esa Asmarini, salah seorang wisudawan SPD tahun 2022 berharap bahwa program ini bisa diteruskan. Ia juga berpesan kepada para perangkat desa untuk memanfaatkan kesempatan bersekolah ini dengan sebaik-baiknya. “Teruslah berjuang demi desa kita dan demi menjadi yang terbaik di wilayahnya masing-masing ,” pesan Esa. (Lp)
