Indonesia Harus Miliki Blue Print Pendidikan Tinggi

Keberhasilan Indonesia bersaing di tataran global akan dipertaruhkan apabila arah pendidikan Indonesia tidak segera memiliki blue print pendidikan. Ketiadaan blue print pendidikan Indonesia menyebabkan kurang jelasnya peran pendidikan dalam tahapan proses pembangunan bangsa.

“Ada ketidaksinambungan kebijakan pendidikan negara maupun pengaruh politik dalam kebijakan pendidikan tersebut. Pendidikan harus memiliki arah jangka panjang, menengah dan pendek yang jelas. Perubahan kebijakan setiap ganti kabinet mengakibatkan kebijakan pendidikan berubah arah, ini kesalahan fatal bagi pembangunan bangsa,” ujar Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto, dalam jumpa pers peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kampus IPB Baranangsiang Bogor, Minggu (1/5).

Menurutnya, bonus demografi Indonesia tidak akan berdampak positif karena ketidaksinambungan pendidikan dengan sektor pembangunan. Bonus akan berubah menjadi beban karena tenaga kerja tidak siap dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berkembang dan arah sektor pembangunan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan.

Harus ada kesepakatan dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan strateginya antara pemerintah dan stakeholders. Kesepakatan ini dituangkan dalam blue print pendidikan dengan payung hukum yang kuat dan  paling tidak dalam jangka waktu 25 tahun. Blue print harus didukung kebijakan otonomi pendidikan tinggi, dukungan anggaran dan dihilangkan belenggu birokrasi bagi perguruan tinggi bereputasi internasional.

“Blue print harus dapat mengembangkan peradaban bangsa, Iptek dan perannya dalam pembangunan bangsa. Riset perguruan tinggi harus memecahkan masalah bangsa,” tandasnya.(zul)