Lulusan IPB didorong Hasilkan Inovasi yang Terstandardisasi
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof.Dr Herry Suhardiyanto bersama Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Prof.Dr Bambang Prasetya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Jumat (12/6) di Kampus IPB Dramaga Bogor. Acara kemudian dilanjutkan dengan kuliah umum “Peran Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA dan Pasar Global” oleh Kepala BSN.
Rektor IPB, Prof.Dr Herry Suhardiyanto mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir IPB menggelorakan semangat wirausaha. Oleh karenanya, para lulusan harus dididik menjadi wirausaha tangguh di bidang pertanian, yang menghasilkan pangan serta produk yang kompeten dan baik yang terkait dengan kreatifitas dan inovasi yang terstandardisasi.
Kepala BSN Prof.Dr Bambang Prasetya menyampaikan pentingnya role model dalam membangun semua lini terutama pendidikan. “Terpenting adalah perbaikan mental yang dimulai dari pendidikan. Membangun mental manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan harus pula mendapat dukungan semua pihak untuk mencapai hasil yang dicita-citakan,” ujarnya.
Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, BSN mendorong terdistribusinya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di seluruh Indonesia. Selain itu, BSN mencoba memperbanyak profil model industri yang sukses menerapkan sistem mutu dengan harapan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi industri lain sekaligus untuk melihat dan menunjukkan perbedaan antara industri yang belum dan yang pernah dibina oleh pemerintah.
Menurutnya, tantangan yang sangat besar di era globalisasi ini adalah mendorong industri menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan berlakunya MEA, masyarakat di lingkungan ASEAN bisa melakukan transaksi perdagangan baik barang dan jasa secara bebas. Situasi ini akan menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing yang kuat.
“Dengan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan bisa meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi. Bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas dengan waktu yang singkat dan seefisien mungkin tanpa mengorbankan lingkungan, keuntungan, dan masyarakat, sangat ditentukan oleh standardisasi atau sertifikasi," imbuhnya. (Awl)
