2020, Emisi Turun 26 Persen
Indonesia dengan sukarela menargetkan tahun 2020 emisi Gas Rumah Kaca (GRK) turun 26 persen. Dalam upaya pencapaian penurunan emisi 26 persen, sektor kehutanan menyumbang sekitar 88 persen. Berkaitan hal itu, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mencapai target tersebut dan dihasilkan juga moratorium penebangan hutan primer selama 2 tahun ke depan. “Dibutuhkan kerjasama semua pihak, peran Pemerintah Daerah (PEMDA) sangat penting untuk langsung mengawal emisi gas di daerah,” kata Wakil Menteri PPN/BAPPENAS, Dr.Lukita Dinarsyah Tuwo saat memberikan keynote speech dalam acara Semiloka Nasional ‘Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Bidang Berbasis Lahan’, Selasa (4/10) di IPB International Convention Center (IICC). Rencana aksi tersebut dijabarkan dalam Pepres No.61 tahun 2011 sebagai payung hukum.
Dunia merasakan dampak GRK, lanjut Dr. Lukita, seperti perubahan iklim, pola tanam, bencana alam, kekeringan dan krisis pangan. “Kita hendaknya melindungi aset nasional berupa keanekaragam hayati, ketersediaan pangan, air, dan sumber energi. Oleh karenanya, kita perlu melakukan berbagai sosialisasi khususnya pada petani yang kurang paham terhadap dampak pemanasan global,” ujar Dr.Lukita.
Selain perlu sosialisasi, yang terpenting adalah menetapkan kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Pemerintah akan menerapkan green economy sustainable production dan berupaya mencapai pendapatan per kapita 15 ribu pada tahun 2025. Untuk itu kita harus tumbuh 8 persen dengan memanfaatkan sumberdaya alam, hutan, dan lahan-lahan kita, namun jangan sampai kita terjebak pembangunan di masa lalu yang cenderung eksploitatif,” tandas Dr.Lukita.
Rektor IPB, Prof.Herry Suhardiyanto mengatakan sebagai bentuk kontribusi bersama, perguruan tinggi berkomitmen membantu merumuskan langkah-langkah rencana aksi penurunan emisi GRK. Kontribusi IPB diwujudkan dengan membentuk Pusat Studi Pengelolaan Risiko Iklim, menyelenggarakan berbagai kegiatan kompetisi, inisiatif riset dan inovasi teknologi. “Kami menyadari dampak perubahan iklim global bukanlah independen tapi juga tali temali dengan sektor lain. Perubahan iklim global terjadi diantaranya karena kesalahan dalam pengolahan lingkungan dan terkait dengan disain pembangunan makro,” papar Rektor. Saat ini, menurut Rektor, IPB telah merumuskan kebijakan pembangunan yang telah berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Riset dan Kajian Strategis IPB dalam rangka memperingati Dies Natalis IPB ke-48 ini juga menghadirkan pembicara Deputi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Dr.Endah Murniningtyas. (ris)
