ToT Gender : Pemberdayaan Perempuan di Bumi Pasundan

ToT Gender : Pemberdayaan Perempuan di Bumi Pasundan

Berita

Banyak dan beragamnya organisasi Perempuan di Jawa Barat menjadi salah satu kekuatan  dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Jawa Barat. Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, telah memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Melalui pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat.

“Kami sangat mengapresiasi  dan mengucapkan terimakasih atas segala upaya untuk memberikan kesempatan terbaik bagi terciptanya kesetaraan gender, dan upaya pemberdayaan perempuan di Bumi Pasundan Jawa Barat yang kita cintai ini,” kata Kepala Subbid Kependudukan dan Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Drs. Iwan Subhanawan, M.PSSp.

Iwan menyampaikan hal tersebut di hadapan peserta “Training of Trainer (ToT) Pengarus utamaan Gender dan Metode Penelitian Kebijakan Gender”, yang diselenggarakan oleh Divisi Program Studi Wanita PSP3 LPPM IPB yang diketuai Dr. Titik Sumarti, di Puslitbang Gizi Jln. Dr. Semeru Kota Bogor, Jumat-Sabtu (10-11/6).

Para peserta berjumlah 30 orang ini berasal dari Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Banten, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Universitas Djuanda (Unida) Bogor, sejumlah LSM dan mitra gender.

Dalam kesempatan ini, Iwan juga menyampaikan sejumlah isu khusus yang ada di Jawa Barat, diantaranya tingginya jumlah korban trafficking, tingginya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, tingginya jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, kota layak anak belum berkembang, dan rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB.

Pembicara lainnya, anggota presidium mitra gender pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI, Yusuf Supiandi menjelaskan peran PSW dalam mendorong percepatan, diantaranya mendorong melakukan penelitian isu-isu gender dalam berbagai sektor  pembangunan, memberikan advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan Analisis Gender dan aplikasi Anggaran Responsif Gender (ARG), membangun jejaring dan koordinasi antar PSW, dan peningkatan SDM pengurus dan anggota PSW.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Dr. Sulistiono ini juga menghadirkan narasumber Prof.Dr. Aida Vitayala Hubeis dari IPB, Ir. Agustina Erni, M.Sc dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) RI, dan ahli gender dari LIPI Dr. Yulfita Rahardjo. (nm)