Kuliah Ilmu Ekonomi Syariah? di IPB Saja…
Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun ini membuka mayor S1 Ilmu Ekonomi Syariah. Ada apa dengan pertanian kita, sehingga IPB harus pula membuka mayor Ilmu Ekonomi berbasis agama Islam?
Kebijakan ekonomi terhadap para petani yang dirasa tidak adil, akibat pendekatan ekonomi konvensional yang tidak mau tahu kondisi kultur petani, menjadi salah satu alasan dibukanya program studi ini. Kultur petani yang sesungguhnya mengadopsi hukum Islam, seperti maro dan gaduhan merupakan implementasi dari muzara’ah, yang telah lama dikenal dalam Islam.
“Ini perlu dikelola dengan pendekatan ekonomi syariah, karena unsur keadilan. Pendekatan ekonomi konvensional, by nature pada akhirnya bersifat eksploitatif.
Satu contoh, sebuah bank di daerah menginvestasikan dana yang diperolehnya dari petani pada sektor yang besar, dengan mengharap keuntungan yang besar.
Sementara petani tetap dengan penghasilan yang minim. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan pembangunan pertanian, karena ada kesenjangan,” papar Ketua Tim Implementasi Mayor S1 Ilmu Ekonomi Syariah, Irfan Syauqi Beik,SP,M.Sc.Ec.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, Dr.Ir. Dedi Budiman Hakim menyebut IPB memiliki tanggung jawab keagamaan terhadap negeri yang mayoritas muslim ini. Karena itu, sudah sepantasnya Islam sebagai sebuah sistem diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Sebagai lembaga pendidikan, IPB berkewajiban mengembangkan keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Dr. Dedi.
Kurikulum
Persoalan yang dihadapi industri ekonomi syariah saat ini adalah ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM). Sebut misalnya sektor perbankan, untuk tiga tahun ke depan saja, lembaga keuangan ini membutuhkan sekitar 14 ribu SDM. Belum termasuk lembaga lain yang juga membutuhkan para ekonom syariah, seperti lembaga zakat, pasar modal syariah dan pegadaian syariah.
Selama ini, perekrutan SDM oleh perbankan tidak selalu berlatarbelakang syariah, sehingga lembaga yang ada harus terlebih dulu mengadakan training sebelum siap bekerja, artinya butuh cost yang lebih banyak. Ini menyulitkan lembaga perbankan.
“Alhamdulillah, rencana pembukaan program studi ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan selaku pemangku kebijakan. Rektor IPB bahkan langsung meminta agar untuk 5 tahun pertama ini, Ilmu Ekonomi Syariah dititipkan terlebih dulu di Departemen Ilmu Ekonomi. Hal ini sejalan dengan regulasi Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, red), bahwa suatu jurusan bisa mengembangkan program studi, apabila memiliki minimal 6 dosen tetap.
Sementara, Departemen Ilmu Ekonomi saat ini baru memiliki 2 dosen tetap. Selama dititipkan, Departemen telah mengajukan ke IPB untuk perekrutan 4 dosen baru untuk Ilmu Ekonomi Syariah. Untuk persyaratan lain berupa kurikulum dan gedung harus milik sendiri sudah siap,” papar Dr. Dedi.
Kurikulum yang dibangun, memadukan kemampuan peserta didik untuk bisa memahami ekonomi secara komprehensif, meliputi Dirosah Islamiyah dan Kuantitatif. Ini berbeda dengan kurikulum di Perguruan Tinggi Islam, yang penekanannya cenderung pada Fiqh atau Syariah. Dengan demikian, para mahasiswa yang kuliah di Mayor S1 Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB, diharapkan jago dalam analisa fiqh dan kuantitatif-nya.
Ke depan, sudah direncanakan pula mengundang dosen tamu, baik dari akademisi maupun praktisi lembaga keuangan syariah. Saat ini yang telah menyatakan kesediaanya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dan Bank Indonesia (BI). Pola kuliah yang diterapkan dosen tamu ini adalah stadium general, bukan pola kuliah regular.
Launching
Sebagai bentuk pemberitahuan ke masyarakat luas, pada hari ini (Rabu,5 Mei) dilakukan Launching Mayor S1 Ekonomi Syariah FEM IPB, bertempat di IPB International Convention Centre (IICC) Bogor. Acara Launching dirangkai dengan seminar “Revitalizing Development Approach: Challenges and Prospects for Islamic Economics”.
Hadir sebagai pembicara Prof. Dato’ Dr. Azmi Omar (Direktur International Institute of Islamic Banking and Finance IIU Malaysia) dengan makalah “Islamic Economics as A Development Approach”, Prof.Dr.KH. Didin Hafidhuddin (Guru Besar IPB) dengan makalah “Urgensi Pembangunan SDM Ekonomi Syariah”, Ventje Rahardjo (Praktisi Perbankan Syariah) dengan makalah “SDM dan Tantangan Industri Ekonomi Syariah”, dan Hanawijaya dengan makalah “Masa Depan Ekonomi Syariah Perspektif Alumni IPB”.
Dengan di-launching-nya program studi ini, IPB menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang kedua, yang memiliki Mayor S1 Ilmu Ekonomi Syariah, setelah Universitas Airlangga Surabaya. (nm)
