Pakar IPB Tawarkan Solusi Hadapi ACFTA
Pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA) menimbulkan kegelisahan pada industri manufaktur nasional,karena dampak terbesar sudah dipastikan akan mengancam industri manufaktur dalam negeri.
Dampak tersebut menimbulkan respon yang beragam terhadap ACFTA di dalam negeri. Untuk itu Direktorat Riset dan Kajian Strategis IPB mengadakan Diskusi Publik untuk memberikan kontribusi pemikiran IPB terkait pemberlakuan ACFTA dan pengaruhnya di Indonesia. Diskusi digelar di Kampus IPB Darmaga.Bogor(22/1).
Pakar Agribisnis yang juga Guru Besar IPB, Prof. E. Gumbira Said menyampaikan akan sulit bagi Indonesia menahan masuknya produk-produk Cina ke dalam negeri sehingga yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Dikatakannya, pemberlakuan perdagangan bebas ACFTA tidak selalu membawa dampak buruk bagi Indonesia. Menurutnya ACFTA juga akan membawa keuntungan bagi Indonesia misalnya harga barang dan produk manjadi lebih murah, pilihan ragam konsumsi menjadi semakin banyak, peluang untuk mendorong produksi produk atau barang komplemen yang tidak mampu dihasilkan oleh RRC.
Ia meyakinkan, Indonesia masih kuat di sektor agribisnisnya. Untuk itu perlu digenjot produk-produk agrobisnis dan agro industri seperti kelapa sawit, karet alam, kakao, rempah-rempah, produk Biofarmaka, pulp dan kertas, kopi, minyak atsiri tanaman obat, gambir dan rotan. Juga komoditas non komplementer potensial seperti buah-buahan tropika (mangga, nenas, pisang, durian, manggis, rambutan, pepaya), sayuran tropika khusus(kacang panjang, nangka, labu siam, kangkung), ikan tangkap, udang, rumput laut dan makanan olahan khas Indonesia.
Berdasarkan data BPS sektor penyumbang PDB terbesar tahun 2008 adalah industri manufaktur (pengolahan) sebesar 27.8 %, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 14.3% dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13.9%.
Hal senada disampaikan oleh Dr.Dedi Budiman Hakim, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB. Hanya saja ia menambahkan derasnya produk asing yang masuk ke Indonesia dikhawatirkan akan sulit untuk mengontrolnya, terutama produk pangan. Terlebih Indonesia belum memiliki agreement tentang keamanan pangan produk produk luar sehingga perlu dibuatkan kebijakan terkait hal tersebut.
Solusi yang diusulkan melalui diskusi ini antara lain adalah dengan mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan untuk memperbaiki pelayanan publik serta menghilangkan pungutan liar yang membuat ekonomi biaya tinggi
Selain itu mempercepat perbaikan infra struktur jalan, menumbuhkembangkan sektor riil dan mengkampayekan kecintaan pada produk dalam negeri di semua kalangan merupakan solusi lain yang sama pentingnya untuk pemerintah.
Bicara ACFTA di Dialog RRI
Sama halnya dengan pakar ekonomi pertanian di IPB, Dr.Ir. Nur Azzam Achsani dalam Dialog Sore di RRI Cabang Bogor memberikan solusi lain yakni terapkan aturan non tarif dengan standar ketat (19/1). "Kita bisa menerapkan aturan agar produk-produk pangan yang masuk harus sesuai dengan negara kita. Indonesia mayoritas muslim, kita dapat memanfaatkan kondisi terseut dengan memberlakukan kehalalan pangan produk China yang mau masuk," ujarnya. Selain itu, aturan ini juga dapat diklaim untuk perlindungan konsumen.(dh/zul)
