Indonesia akan Implementasikan REDD
Saat ini masyarakat dunia beranggapan bahwa Indonesia merupakan emitor terbesar ketiga dunia. Namun sebenarnya hal ini lebh disebabkan kejadian kebakaran hutan tahun 2007 lalu dimana banyak lahan gambut yang habis terbakar di Kalimantan.
Jika tanpa kebakaran hutan tersebut, sebenarnya posisi Indonesia masih di bawah negara-negara industri. Hal ini disampaikan oleh Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kemitraan, dalam acara International Workshop on ASEAN Forum on Reducing Emmisions From Deforestation and Forest Degradation (REDD) di IICC (14/10).
“Jika dibandingkan dengan Indonesia, negara maju seperti Amerika sebenarnya emisi gas rumah kacanya sangat besar dan terus-terusan. Supaya tidak terjadi lagi kebakaran hutan, perlu dilakukan langkah-langkah, tentunya Indonesia tidak bisa sendiri, perlu adanya kesadaran dari dunia internasional,” ujarnya.
Oleh karena itu Indonesia melakukan gerakan pengendalian kebakaran hutan dengan tujuan agar terjadi penurunan emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah deforestasi saat ini adalah mengembangkan berbagai macam program untuk areal terdegradasi seperti menanam, gerakan sejuta pohon, one man one tree, dll., ujarnya menambahkan.
Negara maju sesuai dengan kesepakatan Kyoto Protokol memiliki kewajiban dalam penurunan gas rumah kaca, yakni dengan reward reducing deforestation. Hal ini diartikan bahwa negara maju yang menyumbang emisi gas rumah kaca membantu negara berkembang untuk mengeimplementasikan REDD. “Mekanismenya akan dibahas di Denmark Desember 2009 nanti,” tuturnya.
Ir. Wardojo menjelaskan agar negara berkembang siap mengimplementasikan REDD, akan ada carbon account, dari sini akan diketahui berapa carbon yang bisa di save. Akan ada perjanjian bahwa daerah yang sudah di REDD kan dapat diparstikan bahwa pohonnya tidak akan ditebang.
Menurutnya, saat ini Indonesia sedang melakukan persiapan implementasi REDD yakni melakukan kerjasama-kerjasama dengan Jerman, Australia, Korea. “Hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai hal tentang bagaimana sebenarnya melakukan REDD,” ujarnya.
Selain itu Ir. Wardojo juga menyebutkan bahwa peranan IPB sangat besar dimana riset-riset, seminar dan simposium yang telah dilakukan oleh IPB dapat dijadikan sebagai rujukan.
Seminar ini mengangkat tema “Strengthening the Enabling Conditions for REDD Implementation in ASEAN”. Kegiatan ini di gelar oleh Fakultas Kehutanan IPB hasil kerjasama dengan ASEAN Korea Environmental Cooperation Project (AKECOP). Peserta yang hadir berasal dari Kamboja, Thailand, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, dan Vietnam.
Menurut Ketua Panitia Dr.Ir. Leti Sundawati, M.Sc, kerjasama IPB dengan AKECOP sudah berlangsung sejak tahun 2001, dengan agenda seminar, pelatihan, dan beasiswa untuk Program Magister serta Doktoral. (zul)
