Krisis Ekonomi, Pemerintah Harus Fokus
Menghadapi krisis ekonomi dan dampak global warming, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr.Ir. Hermanto Siregar, M.Ec mengatakan pemerintah harus fokus pada upaya-upaya yang tidak memperparah ketahanan pangan, kemiskinan, dan pengangguran. Ini disampaikan dalam Diskusi Peluang Pertanian di Tengah Krisis Keuangan Global yang digelar Direktorat Riset dan Kajian Strategis IPB, Jum'at (17/9) di Gedung Andi Hakim Nasoetion Rektorat Kampus IPB Darmaga.
Pada kebijakan fiskal, Prof. Hermanto menyarankan beberapa program, " Pemerintah seharusnya menempuh kebijakan ekspansi fiskal untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Disamping menjadikan pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai tumpuan kebijakan."
Beberapa kebijakan di sektor riil lain seperti program-program padat karya, pengembangan usaha tani atau perkebunan yang melibatkan para landless atau petani gurem, promosi UMKM di perkotaan, pelibatan aktif pemerintah daerah dalam sektor riil dan pembiayaan mikro yang tidak terkait kaidah konvensional, hendaknya menjadi prioritas pemerintah. "Kita juga perlu mengembangkan investasi syariah untuk menarik modal dari negara Midlle East."
Pada kebijakan makro dan keuangan, Prof. Hermanto menyarankan suku bunga dipertahankan rendah sehingga diharapkan inflasi terkendali di level satu digit. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan domestic demand (permintaan domestik) agar tidak terjadi resesi. "Untuk menguatkan nilai rupiah pemerintah hendaknya melakukan pergeseran pola perdagangan internasional dan sumber investasi. Misalnya pola perdagangan ke Amerika dan Eropa sebagai tujuan ekspor, dialihkan ke Timur Tengah, Asia atau negara ketiga lainnya." Seperti yang dilakukan Malaysia beberapa waktu silam. Malaysia telah mengalihkan pola perdagangannya ke negara Afrika. Langkah ini dinilai lumayan tepat untuk meminimumkan imbas krisis ekonomi global.
Prof. Hermanto menyayangkan kebijakan yang diambil pemerintah yang cenderung memihak sektor keuangan (pasar modal) dan moneter. Ini bisa dilihat dari kebijakan Bank Indonesia meningkatkan suku bunga menjadi 9,5 persen."Kebijakan yang pro sektor non riil ini akan merugikan usaha sektor riil khususnya pertanian."
Hal senada juga diungkapkan Ir.Bambang Palgunadi dari PT. Astra Agro Lestari. " Krisis ekonomi global mengimbas pada sektor perkebunan. Kita bisa melihat saat ini harga kelapa sawit sangat anjlok. Harga satu kilo kelapa sawit Rp 300,-. Padahal sektor perkebunan menyumbang 35 persen devisa non migas Indonesia." Menurut Palgunadi, kondisi ini merugikan petani. "Bagi petani yang bermitra perusahaan besar mungkin masih bisa di-back-up. Tapi bagaimana dengan petani mandiri? Siapa yang menolong mereka, jika pemerintah tak turun tangan," kata Ir. Palgunadi.
Andreas Tanadjaya dari PT.Kresna Security menambahkan krisis ekonomi global pasti berdampak pada sektor ekonomi dalam negeri, namun bagi pengusaha seperti dirinya, dalam setiap krisis selalu ada peluang bisnis. "Untuk memenangkan usaha dan bertahan dalam krisis, kita perlu mengambil langkah yang berbeda dengan arus utama. Perlu dikembangkan konsep ekonomi alternatif yang menguntungkan," tandasnya optimis.
Diskusi yang dimoderatori Direktur Program Manajemen dan Bisnis Sekolah Pasca Sarjana IPB Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec dihadiri sejumlah pimpinan maupun staf pengajar IPB dan mahasiswa. Tampak diantaranya: Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB, Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Dr.Ir. Endang Suhendang, Ketua Senat Akademik, Prof.Dr. Dudung Darusman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Dr. Sri Hartoyo, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Hasim, DEA, Direktur Riset dan Kajian Strategis, Dr. Arif Satria, Direktur Seafast Center IPB, Dr.Ir.Purwiyatno Hariyadi, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Dr. Ir. Rina Oktaviani, Prof Syafri Mangkuprawira dan sejumlah hadirin lainnya. (ris)
