Peran Penting Intelektual dalam Penyelamatan SDA dan Energi

Hasil-hasil penelitian yang dihasilkan khalayak akademisi perguruan tinggi atau lembaga penelitian masih belum bisa dinikmati merata masyarakat. " Sosialisasi hasil penelitian masih terkesan eksklusif, hanya bisa dinikmati sebatas kalangan sesama akademisi atau industri melalui proses perkualiahan, seminar ilmiah dan penerbitan jurnal saja, " ungkap staf Pengajar Metalurgi Departemen Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Surabaya (ITS), Widyastusi, ST, MSi dalam Lokakarya Reposisi Peran Intelektual dalam Penyelamatan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian Bangsa yang digelar Forum Wacana Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Sabtu (8/9) di Gedung Alumni Kampus IPB Barangsiang.

Sosialisasi akan lebih merata jika pemerintah memiliki political will untuk menghubungkan lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri strategis dan masyarakat. " Indonesia menderita potential lost teknologi sekitar 750 juta dollar akibat tak terserapnya teknologi dan lemahnya political will pemerintah," kata Wiwit, demikian perempuan ini disapa. Selain teknologi, Indonesia mengalami problematika pengelolaan energi. Energi tersentralisasi dalam skala besar di Jawa. Suplai energi Indonesia terbesar berasal dari bahan bakar fosil, adapun pengembangan energi alternatif lain masih mengalami kendala, lanjut Wiwit. Dua pembangkit listrik bermasalah dan menyebabkan perusakan lingkungan dan kemiskinan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Umumnya, PLTA berupa bendungan-bendungan raksasa yang menggusur ribuan orang PLTA menghasilkan listrik sedikit (7,5 persen) dari total energi yang dibangkitkan, merusak bentang alam dan ekosistem setempat. Disamping itu menimbulkan bencana banjir di wilayah intake seperti di Cirata dan Saguling. Mahasiswi S3 Universitas Indonesia ini mengusulkan mengembangkan energi alternatif berupa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di beberapa tempat. "Walau menuai kontra, namun sebenarnya nuklir sangat efektif dan efesien menggantikan energi lain."

Berdasarkan informasi Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2004/2005, kekayaan mineral Indonesia (termasuk uranium) nomer 6 dari 64 negara produsen terbesar mineral dunia. Dari sisi efesiensi, dengan sedikit bahan bakar nuklir bisa menghasilkan energi sangat besar dibanding sumber energi lain. Setiap kilogram nuklir menghasilkan 50.000 kilo Watt hour, sedangkan satu kilogram batubara menghasilkan 3 kilo Watt hour dan minyak bumi 4 kilo Watt hour.

Staf pengajar Departemen Teknik Fisika Nuklir, Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Andang Widi Harto, MT menambahkan tantangan pengembangkan reaktor nuklir baru di Indonesia diantaranya diversifikasikan penggunaan energi nuklir (pembangkitan listrik, produksi Hidrogen, gasifikasi biomassa, gasifikasi batubara, desalinasi, proses kimia endotermik, pemanasan). "Desain PLTN sekarang menjadi terlalu boros penggunaan bahan bakar dan memunculkan masalah limbah radioaktif. Ditambah standar keselamatan nuklir lebih tinggi, biaya pembangkitan energi yang tinggi dan diversifikasi mode operasi."

Terkait pengelolaan sumberdaya alam (SDA) hayati khususnya hutan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Chalid Muhammad menguraikan ada tiga masalah mendasar kehutanan . "Ketiga masalah tersebut yakni kegagalan pemerintah untuk menghormati hak-hak masyarakat terhadap hutan, kapasitas yang berlebih dari industri yang ada dan korupsi yang menyebar sedemikian parah pada sektor kehutanan." Dalam presentasinya Chalid membeberkan fakta parahnya kerusakan hutan, wilayah pesisir, pantai dan krisis air serta sungai yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa hal yang bisa dilakukan segera oleh intelektual, staf Pengajar Ilmu Pengelolaan Sumbedaya Alam dan Pesisir IPB Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc.Agr diantaranya pemberdayaan lingkungan di aras makro dan mikro, reformasi etika lingkungan, dan pengembangan riset-aksi lingkungan. " Pemberdayaan di aras makro bisa ditempuh dengan cara membangun komunikasi politik dan jejaring organisasi lingkungan, advokasi politik yang menghasilkan undang-undang bernafaskan 'pro-hijau,'" tandas Arya. Sementara pemberdayaan lingkungan di aras mikro melalui pembangunan desa siaga lingkungan, sebagai kawasan binaan dan wadah elaborasi akademik sesuai kebijakan otonomi daerah. Lokarya ini dibuka oleh Ketua Forum Wacana IPB, Dr.Ir. Nirwan Sahiri, M.Si. (ris)