Mens Rea Tuai Reaksi, Sosiolog IPB University: Komedi Kritis Efektif Tampilkan Wajah Ketidakadilan
Pertunjukan komedi kritis Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono dinilai tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga membuka ruang refleksi serius terhadap ketimpangan struktural dalam sistem hukum dan relasi kekuasaan di Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan oleh Dr Ivanovich Agusta, Sosiolog Pedesaan IPB University.
Ia menilai, Mens Rea menjadi medium kritik sosial yang efektif karena mampu menyoroti timpangnya akses terhadap keadilan melalui bahasa yang dekat dengan publik.
Dalam doktrin hukum pidana, mens rea merujuk pada unsur niat jahat yang harus dibuktikan untuk memidana seseorang. Namun, menurut Dr Ivanovich, penggunaan istilah ini sebagai judul pertunjukan justru membalik logika hukum secara simbolik.
“Pandji tidak sedang mengakui kesalahan pribadi, melainkan menuduh bahwa ‘niat jahat’ itu bersemayam dalam struktur kekuasaan. Panggung komedi berubah menjadi ruang persidangan publik, di mana elite politik dan pejabat negara diadili melalui satire dan tawa,” jelasnya.
Lebih jauh, Dr Ivanovich menilai respons institusional terhadap pertunjukan tersebut justru memperkuat kritik yang disampaikan. Ketika komedi kritis menjadi viral, respons yang muncul bukan diskursus tandingan atau dialog kebijakan, melainkan pelaporan hukum dengan menggunakan pasal-pasal karet.
“Ini menunjukkan siapa yang memiliki akses untuk memobilisasi hukum. Komika yang mengkritik kekuasaan bisa dengan mudah dilaporkan, sementara elite dengan kebijakan kontroversial hampir tidak tersentuh mekanisme akuntabilitas serupa,” tegasnya.
Menurut keyakinannya, komedi kritis berpotensi sebagai jembatan sosial bagi isu-isu kelompok termarjinalkan. Melalui popularitas dan kapital sosialnya, Pandji dinilai meminjamkan ruang dan perhatian publik bagi persoalan yang selama ini terpinggirkan.
“Komedi berfungsi sebagai bridging social capital yang menghubungkan pengalaman korban penggusuran, masyarakat adat, atau warga terdampak tambang dengan kesadaran politik kelas menengah urban,” ujarnya.
Meski demikian, Dr Ivanovich mengingatkan bahwa jembatan tersebut tidak selalu berpijak pada pengalaman langsung kelompok marjinal. Akses terhadap pertunjukan yang berbasis platform digital berlangganan membuat kritik sosial ini cenderung dinikmati oleh kelompok tertentu saja.
Dalam konteks konflik agraria dan penguasaan sumber daya alam, ia menilai humor sebagai alat advokasi sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi, satire mampu membongkar bahasa teknokratis dan eufemisme kebijakan yang selama ini sulit dipahami publik.
“Kebijakan izin tambang yang rumit tiba-tiba menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Ini memicu kesadaran publik,” katanya.
Namun di sisi lain, penyederhanaan melalui humor juga berisiko mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, seperti kerusakan ekologis dan ketidakadilan lingkungan.
“Publik bisa terjebak pada kritik moral terhadap aktor tertentu dan melupakan persoalan sistemik ekstraktivisme yang merusak ruang hidup,” tambahnya.
Dr Ivanovich menegaskan, kritik sosial melalui komedi tidak akan cukup untuk menghasilkan perubahan nyata tanpa dukungan ekosistem yang lebih luas. Menurutnya, akademisi dan dunia pendidikan memiliki peran strategis untuk memastikan kritik tersebut tidak berhenti sebagai satire semata.
“Akademisi berperan menerjemahkan kritik budaya menjadi argumen ilmiah dan rekomendasi kebijakan. Komedi membuka kesadaran, tetapi perubahan membutuhkan riset, advokasi, dan langkah hukum yang terukur,” pungkasnya. (AS)
